BERBAGI
Hijab, Pramugari
Pramugari Hijab [NET]

Redaksikota – Aktivis Rumah Gerakan 98, Hari Purwanto meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk fokus melakukan perbaikan internal di seluruh jajaran Kementeriannya dibanding hanya ikut geger-geger kewajiban pramugari seluruh maskapai mengenakan hijab yang berada di Aceh.

“Tidak selevel dengan kapasitasnya sebagai Menteri Perhubungan yang hanya mengurus soal hijab. Ada hal yang lebih penting untuk didukung oleh Budi Karya soal komitmen mendukung pemberantasan korupsi di Kementerian Perhubungan,” kata Hari Purwanto dalam siaran persnya yang diterima Redaksikota, Kamis (1/2/2018).

Baca juga : Menhub Dukung Pramugari Wajib Berhijab di Aceh

Apalagi menurut aktivis 98 tersebut, kinerja jajaran Kementerian Perhubungan juga sedang menjadi sorotan publik khususnya dalam ranah dugaan tindak pidana korupsi yang berkecamuk di dalam internal instansi yang dipimpin oleh Budi Karya tersebut. Salah satu yang disebutkan Hari adalah kasus korupsi yang menyeret Dirjen Perhubungan Laut.

“Harus diingatkan peristiwa OTT KPK terhadap anak buah dari Budi Karya (Menhub) dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono,” terangnya.

Dalam kasus yang menyeret Antonius Tonny Budiono tersebut, KPK juga menyeret nama Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka suap terkait perizinan pengadaan proyek-proyek di Ditjen Hubla seperti proyek di Pelabuhan Tanjungmas, Semarang, serta mengamankan barang bukti uang senilai Rp 18,9 miliar dan rekening dengan saldo sebesar Rp 1,174 miliar pada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (23/8/2017) lalu.

Kemudian pada bulan Oktober 2016, Polda Metro Jaya menangkap tangan 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan pungli. Praktik pungli ini sudah diselidiki aparat polisi selama sepekan terakhir. OTT tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri sudah angkat tangan akan terjadinya pungli yang masif di institusinya itu.

Dua catatan hitam kinerja jajaran Kementerian Perhubungan inilah yang disoroti oleh Hari Purwanto. Ia menilai seharunsya Budi Karya fokus bagaimana melakukan aksi bersih-bersih Kementerian Perhubungan agar citra dan kinerja jajarannya bersih dan on-the-track, sehingga nama baiknya dan Kementerian Perhubungan pun dapat dijaga dengan baik.

“Dua OTT ini semakin menunjukkan kegagalan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya dalam mendorong pemerintahan yang bersih seperti tertuang dalam program Nawa Cita Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Seharusnya, sebagai atasan, Menhub mampu melakukan pengawasan, dan membina anak-anak buahnya untuk tidak menerima suap atau terlibat dalam kasus korupsi, bukannya mengurusi aturan hijab bagi maskapai penerbangan yang dari dan ke Aceh. Saatnya Budi Karya bersih-bersih internal,” tambah Hari. (ibn)