oleh

LPK Cianjur: Kedubes Saudi Arabia Berikan Izin Kerja Pakai Visa Ziarah

-Traveling-224 views

Redaksikota.com – Ketua Lembaga Pemerhati Ketenaga Kerjaan (LPK-Cianjur), Hilmi menilai bahwa saat ini diduga kuat ada peluang besar bagi para Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk memasok tenaga kerja lebih banyak ke Arab Saudi. Uniknya, disampaikan Hilmi, bahwa pintu masuk yang dipakai bukan ijin kerja melainkan visa ziarah.

“Mengatakan bahwa, pemberian visa ziarah oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia banyak disalahgunakan oleh PJTKI dengan mempekerjakan TKI menggunakan visa ziarah padahal ini jelas menyalahi peraturan dimana pemerintah telah memoratorium pengiriman TKI ke sejumlah Negara di kawasan timur tengah,” kata Hilmi dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Senin (27/8/2018).

Informasi penggunaan visa ziarah untuk memasok TKI ke Arab Saudi itu disampaikan Hilmi berasal dari didapatinya kasu seorang TKW asal Cianjur bernama Vera. Disampaikannya, bahwa Vera didistribusikan ke Arab Saudi menggunakan viasa ziarah untuk menjadi TKI di arab saudi itu.

“Kasus yang baru saja terjadi menimpa salah seorang TKI asal cianjur bernama Vera, dia diberangkatkan oleh PJTKI PT. Putri Nil Sejati yang beralamat di Jalan Condet Raya menggunakan visa ziarah, yang pada akhirnya menimbulkan masalah pada TKI tersebut,” tuturnya.

Dan yang menjadi permasalah besar juga dikatakan Hilmi adalah, pola pengiriman TKI tersebut juga seperti diamini oleh Kedutaan Arab Saudi.

“Ada yang aneh, karena Kedutaan Saudi Arabia memberikan ijin atau stamp pada setiap CTKI yang akan diberangkatkan dengan menggunakan visa ziarah bukan visa untuk bekerja,” terangnya.

Untuk itu, Hilmi meminta dengan tegas agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah terkait, agar kasus serupa tidak kembali terjadi sehingga keselamatan para TKI pun tetap terjamin.

“Meminta kepada instansi terkait dalam hal ini, Kemenlu, Kemenaker, Dirjen Imigrasi dan juga pihak Kepolisian Bandara Soekarno – Hatta untuk lebih jeli dalam meneliti dokumen setiap orang yang dicurigai akan dipekerjakan ke negara-negara tujuan yang telah dimoratorium oleh pemerintah,” tegasnya.

Kemudian ia juga meminta agar Kementerian Luar Negeri memberikan teguran keras kepada Kedutaan Arab Saudi agar tidak sembarangan memberikan stample terhadap Paspor.

“Mendesak kepada Kemenlu agar memperingatkan Kedubes Saudi Arabia untuk tidak memberi ijin atau stamp pada visa dan paspor CTKI yang menggunakan visa ziarah,” lanjutnya.

Terakhir, ia pun meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar memberikan atensi kepada pelanggaran yang terjadi itu, salah satunya adalah dengan mencabut ijin usaha dari PJTKI yang terindikasi melakukan pelanggarana itu.

“Mendesak kepada Kemenaker untuk mencabut SIUP PJTKI nakal yang telah menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku dalam memberangkatkan CTKI unprosedural,” tutupnya.

(red)

Komentar

Jangan Lewatkan