Begini Cara Polri Perangi Hoax di Sosmed

Begini Cara Polri Perangi Hoax di Sosmed

BERBAGI
Kombes Pol Sri Suari Wahyuni
Jubir Polri, Kombes Pol Sri Suari Wahyuni. [foto : Redaksikota]

JAKARTA, Redaksikota – Juru Bicara Polri, Kombes Pol Sri Suari Wahyuni mengatakan bahwa selama ini polri sangat concern dalam upaya melawan penyebaran hoax yang sedang menjadi momok tersendiri bagi bangsa Indonesia. Beberapa hal yang dilakukan oleh Polri adalah dengan upaya pembinaan terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya melawan hoax.

“‎Dimensi yang dilakukan Polri adalah preemtif, preventif dan represif,” kata Kombes Pol Sri Suari ketika menjadi pembicara di sebuah diskusi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Upaya preemtif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Salah satunya adalah sosialisasi sehingga masyarakat tersadarkan sehingga mereka tidak akan menyebarluaskan apalagi memproduksi hoax itu sendiri.

“Kejahatan itu tumbuh di tengah masyarakat, pelaku dan korbannya juga masyarakat, maka peran masyarakat juga penting untuk mengantisipasi itu semua termasuk hoax,” tuturnya.

Setelah adanya preemtif tersebut, tindakan preventif pun dilakukan agar tindakan hukum tidak buru-buru dilakukan sehingga masyarakat bisa introspeksi diri dan menghentikan tindakan kejahatannya.

“Bagi polri, penegakan hukum adalah senjata utama tapi upaya preventif kan tetap harus dilakukan,” ujarnya.

Untuk persoalan ini, Kombes Pol Sri Suari mengatakan bahwa Polri memiliki tim yang bertugas untuk melakukan patroli dan sosialisasi preventif terhadap publik melalui ranah digital. Tim tersebut adalah pasukan Cyber Troops.

“Ada tim Cyber Troops yang bertugas untuk mantengin akun-akun dia media sosial. Ketika ada akun apapun, ada kalimat-kalimat yang nyerempet, kami cyber troops yang punya akun-akun di dalam termasuk di Whatsapp Group kita akan masuk ke sana dan lakukan pengimbauan,” kata Kombes Pol Sri.

Pasukan Cyber Troops tersebut tidak akan diketahui identitas aslinya, mereka seperti halnya masyarakat umum pengguna sosial media lainnya. Namun tugas mereka adalah untuk memberikan imbauan ketika ada publik yang menyebarkan hoax di sosial media, sehingga upaya penegakan hukum tidak terlalu terburu-buru dilakukan namun lebih mengedepankan imbauan dan pendidikan kepada masyarakat.

Namun jika imbauan tersebut tidak juga digubris dan bahkan sudah melewati batas, maka tim Cyber Troops tersebut bisa meneruskan ke tim Cyber Crime untuk diambil tindakan hukum lebih lanjut.

“Kami akan kedepankan edukasi dan imabuan kepada masyarakat, tapi kalau dibina tidak bisa maka akun polisi itu akan berikan datanya ke cyber crime untuk diproses, dicari IP Address nya dan pasti tertangkap. Mau pakai identitas apapun juga pasti ketahuan,” pungkasnya.

Verifikasi konten hoax

Selain itu, salah satu langkah yang diambil oleh Polri dalam memerangi hoax adalah dengan melakukan verifikasi terhadap konten yang dinyatakan hoax. Konten yang ditemukan tersebut akan diberikan watermark atau label “HOAX” dan dipublikasi di seluruh instrumen sosial media milik Polri.

“Yang dilakukan polri ketika berita hoax itu terkonfirmasi, maka ada stempel hoax dari polri dan diunggah di Twitter, Instagram dan seluruh media sosial Polri,” terangnya.

Pendidikan karakter

Tidak hanya itu saja, Kombes Pol Sri Suari juga mengatakan upaya yang paling masif dilakukan adalah langkah yang dijalankan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Ia mengatakan Kapolri sampai turun tangan langsung dengan melakukan upaya komunikatif dengan seluruh tokoh agama dan ulama sebagai patron falsafah kebatinan masyarakat, agar mereka dapat memberikan pendidikan karakter bagi para jamaahnya sehingga tidak mudah termakan hoax dan adu domba.

“Kita lihat roadshownya Pak Kapolri kenapa ulama dan tokoh agama didekati, karena selama ini pola politik dan peran politik menggunakan agama. Ketika ada politik maka masih perlu keraguan sementara agama tidak perlu ada keraguan. Dan inilah yang dilakukan oleh mesin politik untuk menekankan adanya ketidakraguan terhadap kepentingan politik,” kata Kombes Pol Sri Suari.

Apalagi memang sejauh ini doktrin agama menjadi dominan ketika mesin politik tengah melakukan berbagai upaya kampanye mereka. Bahkan masyarakat sampai bisa benci dengan seseorang atau kelompok tertentu ketika sudah terisi dengan pandangan tertentu yang mengatasnamakan agama.

Melihat inilah demi menjaga stabilitas nasional, Polri mengambil sikap yang terbaik dengan mendekati para ulama dan pemuka agama sehingga pendidikan karakter dapat dilakukan dengan tangan para pemuka agama itu.

“Ketika agama digunakan metoda untuk memenangkan kepentingan politik, maka kabulatornya adalah ulama,” tuturnya.

Kolaborasi Kapolri dan Panglima TNI

Lebih lanjut, Kombes Pol Sri Suari juga mengatakan bahwa saat ini Polri dan TNI sangat kompak untuk menjaga stabilitas nasional. Bahkan hari ini saja katanya, bahwa Kapolri dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sedang sosialisasi ke Kalimantan agar seluruh jajaran aparat keamanan dan penegak hukum bisa netral dalam menyikapi pesta politik lima tahunan itu.

“Hari ini saja pak Kapolri dan Panglima (TNI) ada di Kalimantan hanya untuk katakan TNI/Polri netral. Ketika seluruh stakeholder bersatu, maka kekhawatiran 2030 Indonesia bubar tidak akan terjadi,” terang Sri. (ibn)