Beranda Life Style Tekno Mahasiswa Desak Kominfo Cabut Ijin Frekuensi Jika Internux dan First Media Masih...

Mahasiswa Desak Kominfo Cabut Ijin Frekuensi Jika Internux dan First Media Masih Tak Tahu Diri

291 views
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkominfo.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Koordinator Koalisi Mahasiswa Informasi (Kominfo), Lie menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika tegas terhadap perusahaan yang nakal, yakni PT First Media dan PT Internux yang enggan membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang sudah menjadi kewajibannya.

Baginya, dua perusahaan penyedia jasa broadband tersebut tidak tahu diri, apalagi tunggakan BPH mereka sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu.

“First Media dan Bolt belum menjalankan kewajiban membayar tagihan Biaya Hak Penggunaan (BHP) sejak 2016. Adapun total tunggakan First Media dan Bolt mencapai angka RP708,4 miliar,” kata Lie kepada Redaksikota, Selasa (20/11/2018).

Menurutnya, apa yang dilakukan dua perusahaan tersebut jelas telah melanggar aturan yang ada. Baik UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggara Komunikasi.

“Dalam Pasal 26 ayat 1 UU No. 36/1999 Tentang Telekomunikasi jelas menerangkan bahwa ‘Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan’,” jelasnya.

Oleh karena itu, Lie pun mendesak agar Kominfo memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tersebut agar mereka patuh dan tidak menjadi contoh buruh bagi perusahaan serupa.

“Olehnya itu berdasarakan uraian diatas maka, kami yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Informasi (KOMINFO), akan melakukan aksi pada hari jum’at mendatang dimana meminta dan mendesak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika segera mencabut izin operasional Produsen Modem BOLT!, PT Internux sesuai dengan amanat undang undang, dan mendesak pihak Produsen Modem BOLT!, PT Internux segera menjalankan kewajibannya,” tegasnya.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika harus berani dan tegas menerapkan aturan hukum,” tutupnya.

(ibn)