Beranda Life Style Otomotif Labor Institute Minta Pemerintah Dorong Driver Online Bentuk Koperasi

Labor Institute Minta Pemerintah Dorong Driver Online Bentuk Koperasi

"Kesejahteraan driver harus dijamin oleh pemerintah dengan memposisikan mereka sebagai pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan kendaraannya, kemudian mendorong dan membuat wadah usaha dalam bentuk koperasi," kata Lukman Hakim.

Lukman Hakim
Direktur eksekutif Labor Institute Indonesia, Lukman Hakim. [foto : Redaksikota.com]

JAKARTA, Redaksikota – Direktur eksekutif Labor Institute, Lukman Hakim menyampaikan bahwa persoalan driver transportasi online saat ini sangat memperihatinkan, dimana kesejahteraan mereka sama sekali belum dilirik oleh pemerintah.

“Kesejahteraan driver harus dijamin oleh pemerintah dengan memposisikan mereka sebagai pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan kendaraannya, kemudian mendorong dan membuat wadah usaha dalam bentuk koperasi,” kata Lukman Hakim dalam konferensi persnya di Up2Yu Resto and Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).

Ia memberikan catatan bahwa koperasi yang dibentuk nanti adalah badan hukum yang dibentuk dan dikelola oleh para driver transportasi online sendiri, sehingga pengelolaan dapat membawakan keuntungan bersama di kalangan mereka sendiri.

“Koperasi yang notabane bukan koperasi oleh dan untuk driver tidak boleh dijalankan. Karena koperasi itu tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip koperasi Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya memandang perusahaan penyedia transportasi online saja tanpa melihat posisi driver online yang terus merasa dirugikan.

“Pemilik kendaraan pribadi dan pemerintah tidak boleh terjebak dalam membuat regulasi yang memungkinkan driver sebagai pekerja layaknya transportasi konvensional karena akan menuai banyak masalah dari para pemilik kendaraan pribadi yang beroperasi (secara) online,” tuturnya.

Lukman juga menegaskan bahwa pemerintah harus membedakan jenis usaha yang dijalankan oleh Grab maupun Gojek. Ia mengatakan bahwa kedua perusahaan tersebut bukan perusahaan transportasi melainkan perusahaan teknologi informasi.

“Grab dan Gojek itu bukan perusahaan transportasi melainkan perusahaan teknologi informasi. Secara regulasi, keduanya berada di bawah kendali Kementerian Kominfo karena tunduk pada UU ITE, bukan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

“Kan sejauh ini Grab dan Gojek kata pemerintah diatur oleh Permenhub Nomor 108. Ini kan salah kaprah pemerintah dalam memahami jenis usahanya,” tambahnya. (ibn)