Beranda Life Style Otomotif Wah, Ternyata DPR Ngaku Tak Penah Bahas Kenaikan STNK dan BPKB dengan...

Wah, Ternyata DPR Ngaku Tak Penah Bahas Kenaikan STNK dan BPKB dengan Polri

105 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan jika pihaknya sama sekali tidak pernah membahas persoalan kenaikan harga PNBP yang berujung pada kenaikan biaya pengurusan kendaraan bermotor, termasuk pengurusan STNK dan BPKB.

Hal ini disampaikan Bamsoet, panggilan akrab politisi Partai Golkar itu dikutip dari situs Rimanews. Ia justru malah mempertanyakan sikap pemerintah yang memilih menaikkan tarif hingga berujung pada keresahan masyarakat itu.

“Komisi III sama sekali tidak terlibat soal kenaikan biaya STNK maupun BPKB. Kami justru mempertanyakan kenaikan (tarif) tersebut,” kata Bamsoet, Jumat (6/1/2017).

Lebih lanjut, Bamsoet memandang bahwa pihaknya lebih mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang meminta agar kenaikan tarif tidak dilakukan terlebih dahulu. Apalagi kenaikan tersebut justru ada yang menyentuh angka 300 persen dari harga sebelumnya.

“Komisi III sejalan dengan pikiran presiden. Bahwa kenaikan tersebut terlampau tinggi,” tegasnya.

Diketahui dalam sebuah kesempatan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan bahwa alasan kenaikan tarif pengurusan kendaraan bermotor tersebut karena adanya temuan dari Badan Anggaran DPR RI yang menyatakan, bahwa tarif yang dikenakan saat ini terlalu murah, apalagi dikaitkan dengan kenaikan harga dan peningkatan daya beli masyarakat saat ini. Sehingga biaya urus kendaraan bermotor juga harus ikut dikerek.

“Sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga meningkat,” katanya di Mabes Polri, Rabu (4/1/2017).

Selain dari berbagai alasan yang dikemukakan orang nomor satu di korps Bhayangkara itu, alasan yang utama adalah untuk peningkatan kualitas layanan publik, yakni perbaikan sistem pelayanan di Polri itu sendiri.

Kapolri juga menampik jika alasan penaikan tarif pengurusan kendaraan bermotor tersebut semata-mata hanya untuk peningkatan pendapatan negara, seperti yang menjadi pertanyaan besar masyarakat tentang penilaian pelemahan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Jadi kami terapkan kenaikan ini bukan hanya untuk kepentingan penghasilan negara tapi juga untuk perbaikan pelayanan kualitas mutu dari SIM, STNK dan BPKB,” ujar Tito.

Lantas usulan siapa sebenarnya kenaikan tarif ini ?

[rel/red]