Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengusulkan agar kasus korupsi e-KTP bisa dibentuk hak angket di kalangan anggota dewan di Senayan. Alasan Fahri mengusulkan ini, agar kasus ini segera terungkap, maka harus diinventigasi.

Menanggapi usulan tersebut, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima menilai, bahwa hak angket kasus e-KTP ini belum perlu untuk dibentuk.

“Ya bisa saja, tetapi harus serius. Masa dari awal mengajukan hak angket tidak bener, cuma sampai pimpinan, seperti hak angket kasus Ahok,” cetus Aria Bima kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Rabu (15/3/2017).

Aria Bima menjelaskan, sejak dulu ia sangat produktif dalam urusan hak angket atau interpelasi lima tahun lalu, tetapi selalu kandas di meja pimpinan.

“Saat ini proses hukumnya sudah berjalan di KPK, trus dibentuk hak angket, memang DPR lebih hebat apa?,” tanya Aria Bima.

Lebih lanjut Aria Bima menambahkan, kurang tepat apabila saat ini DPR membentuk hak angket, hanya saja ia mengatakan bahwa hak tersebut adalah hak dari anggota dewan sendiri. [ike]