Temui Pemkab Bogor, Ini yang Dibahas Jamkes Watch

Temui Pemkab Bogor, Ini yang Dibahas Jamkes Watch

BERBAGI

Redaksikota – Jamkes Watch Bogor kembali lakukan evaluasi terkait Pelayanan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bogor. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan apakah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Khususnya di Kabupaten Bogor dapat berjalan sesuai regulasi yang ada, apalagi pasalnya sejak Januari 2014 sampai dengan saat ini bulan Maret 2018 masih banyak permasalah dan kendala dalam implementasi JKN-BPJS Kesehatan.

Ketua DPD Jamkes Watch Bogor bersama Tim di terima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar, Kesra Kabupaten Bogor Yat Jatmika, Kepala BPJS Kabupaten Bogor Desi Sri Zulaidah, dan dua orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Dr Dedy S dan Selamat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD Jamkes watch Bogor, Heri Irawan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera melaksanakan UHC (Univerasl Heath Coverige) agar masyarakat yang tidak mampu dan buruh yang terkena PHK, belum bekerja kembali dapat dijadikan peserta JKN Penerima Bantuan Iuran I(PBI) APBD.

“Saya meminta agar Kabupaten Bogor segera melaksankan UHC seperti Kota Bandung, Cirebon dan Sukabumi, agar para buruh yang ter-PHK dan belum bekerja, masyarakat kurang mampu tetap dapat manfaat Jaminan Kesehatan Nasional, saat ini data BPS penduduk kabupaten Bogor mencapai 5,6 juta jiwa dan yang memiliki NIK baru sekitar 4,5 juta jiwa, kita kejar dulu yang punya NIK,” kata Heri di Kantor Bupati Bogor di Jalan Raya Tegar Beriman, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018).

Ia juga menanyakan terkait berapa APBD Kabupaten Bogor 2018 serta berapa yang dialokasikan untuk Keseehatan.

“Saya tidak tahu berapa APBD 2018, mungkin Pak Sekda bisa kasih tahu termasuk berapa yang dialokasikan untuk kesehatan, sudah sesuaikah dengan amanat UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kah?,” tuturnya.

Bahkan dalam pertemuan tersebut, Heri juga meminta ada kesepakatan dan komitmen pada Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan terkait kendala teknis dalam Pelayanan Kesehatan yang sejak Januari 2014 sampai dengan saat ini April 2018 masih terjadi dan berulang ulang di Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang sama, seperti halnya adanya iur biaya yang tidak sesuai aturan dan ruangan rajin yang full. Heri juga meminta agar pemda menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Inpres No 8 Tahun 2017,

“Kami juga masih tetap menerima laporan terkait permasalahan yang terjadi dari 2014 sampai dengan sekarang dan hal itu terjadi berulang-ulang di fasilitas kesehatan yang sama, seperti iur biaya obat, ambulan dan juga rujukan yang sulit karena ruangan penuh,” terang Hari.

“Saya berharap ada solusi jangka pendek kalau ada kasus yang sama, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan harus hadir membantu, karena tidak hanya masyarakat yang lapor pada kami, saat ini perawat dari rumah sakitpun banyak yang hubungi kami karena kesulitan merujuk,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Selamat yang mewakili Dinas Kesehatan menyampikan terkait PBI APBD saat ini masih ada kuota dan memang sudah ada MoU antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Selama ada keterangan miskin dari Dinas Sosial maka Dinas Kesehatan akan masukan Jamkesda atau PBI APBD serta masih ada program penjaminan biaya bagi masyarakat miskin yang sudah terlanjur sakit.

Hanya saja, Selamet mengatakan bahwa pihaknya juga berharap agar pihak Kecamatan dan Kelurahan atau Desa juga mendata warganya yang miskin untuk dijadikan PBI APBD.

“Kita masih ada kuota untuk masyarakat yang tidak mampu, silahkan laporkan saja pada Dinsos dan nanti kami jadikan peserta PBI APBD. Dan bagi yang terlanjur sakit belum punya jaminan, kalau Pak Heri bilang, kita masih ada SJP (Surat Jaminan Pasien), APBN kita saat ini Rp103 M ditambah Bantuan Gub Rp43 M. Dan untuk Kesehatan sudah lebih dari 17% dari APBD pokonya di bawah Pendidikan,” terangnya.

Sementara untuk persoalan ambulance, rekan Selamet yakni Dedi S juga menambahakan terkait bahwa semua Puskesmas di Kabupaten Bogor sudah memiliki ambulance untuk rujukan.

“Ambulan Intensif kita baru ada 2 dan satu rusak yang saat ini digunakan di RSUD Cibinong. Semua Rumah Sakit saat perpanjangan operasional kami wajibkan untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan, masih ada 2 rumah sakit yang saat ini sedang proses dan 28 Rumah Sakit sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” tutur Dedi.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini juga Dinas Kesehatan sedang membuat sistem rujukan untuk menyempurnakan Sisrute dan Sijari Bunda yang akan launching pada akhir bulan April, dan saat ini juga pihaknya sedang mengupayakan Perbup rujukan.

“Nanti kami akan libatkan Jamkes Watch saat penyusunan Draft Perbup dan juga saat launching Sistem Rujukan,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Kesehatan, dr. Desi Sri Zulaidah menyampaikan, bahwa pihaknya sudah ada MOU dengan Bupati Bogor terkait UHC. Ia berharap ada tindak lanjutnya terkait MOU tersebut dengan Surat Edaran (SE) Bupati kepada instansi terkait.

Bahkan Ia juga menjelaskan terkait peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bogor saat ini yang sudah mencapai 3.220.731 orang yang terdiri dari PPU 16%, PBPU 25%, PBI APBD 15% dan yang paling banyak PBI APBN 35% dan sekitar 9% belum terdaftar pada program JKN.

“Kami sudah ada perjanjian atau MOU dengan Ibu Bupati terkait komitmen untuk UHC, dan kami juga sudah mengirimkan surat permohonan tindak lanjut akan hal tersebut. Kami berharap Bupati keluarkan Surat Edaran pada intansi terkait, dan kepesertaan hanya tinggal 9% kalau ambil data yang punya NIK yang belum menjadi Peserta,” terang Desi.

Di akhir pertemuan tersebut juga, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar meminta agar apa yang disampakan oleh Jamkes Watch untuk segera ditindaklanjuti dan meminta agar diadakan pertemuan lanjutan dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Juga BPJS Kesehatan terkait solusi-solusi untuk jangka pendek dan jangka panjang.

“Saya sangat mengapresiasi ternyata sudah banyak hal yang dilakukan oleh Jamkes Watch untuk masyarakat. Maka oleh karena itu, saya meminta ada pertemuan lanjutan untuk membahas terkait solusi-solusi untuk jangka pendek dan jangka panjang, juga komitmen kita bersama dalam melayanani masyarakat dalam program JKN, seperti yang pak Heri minta, karena yang Jamkes Watch sampaikan adalah suara masyarakat,” tegasnya. (red)