jamkeswatch
Jamkeswatch KSPI dengan Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat. [istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Jaminan Kesehatan Watch (Jamkeswatch) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar pertemuan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas terkait dengan implementasi layanan kesehatan dan Universal Health Converge (UHC) 2019.

Menurut Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch Heri Irawan, pihaknya masih terus mendapatkan laporan layanan kesehatan yang kurang mumpuni dari penyelenggara layanan kesehatan, termasuk di Jawa Barat.

“Sejak 1 Januari 2014 sampai dengan saat ini Januari 2018 kami masih menerima laporan dari masyarakat dan kami lakukan advokasi dengan permasalahan yang sama seperti ruangan rawat inap full, terkena selisih biaya alkes (alat kesehatan -red) dan rujukan tidak berjalan. Hal itu terjadi berulang-ulang dan bahkan di rumah sakit yang sama,” kata Heri dalam keterangannya yang diterima Redaksikota, Selasa (16/1/2018).

Masih menurut Heri, Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus mengalami financial hardship.

Financial hardship yang dimaksud ialah kesuliutan ekonomi karena adanya health shock ketika seseorang jatuh sakit. Selain perlindungan resiko keuangan, terdapat tiga dimensi yang menjadi konsep penting dari cakupan Universal Health Coverage yang saling melengkapi, yaitu sejauh mana cakupan populasi yang terlindungi (breadth), sejauh mana cakupan pelayanan kesehatan (depth), dan tingkat cakupan keuangan dari paket bantuan direct cost (height).

Ditekankan dalam penjelasannya bahwa UHC tidak sebatas kuratif atau hospital based melainkan juga seluruh upaya kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan palliative health.

“Universal Health Coverage merupakan salah satu hal yang ingin dicapai Indonesia. Cakupan yang luas masih belum diiringi dengan pelayanan kesehatan yang tersedia. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat berperan dalam mengembangkan Sistem Kesehatan Nasional ini dan Juga akses pelayanan kesehatan yang mudah,” tutur Heri.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Uus Sukarma menyamapikan bahwa dari hulu ke hilir dapat berjalan sempurna, karena sudah berlangsung selama sekian tahun. Akan tetapi realita di lapangan berbeda.

“Dinkes juga telah melakukan berbagai hal agar pelayanan dapat berjalan baik, tidak adanya antrian, tidak adanya diskriminasi kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Uus.

Uus juga mengatakan bahwa beberapa program Dinas Kesehatan yang bisa disampaikan diantaranya adalah ada anggaran sebesar 40% untuk masyarakat miskin peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sekitar Rp200 Miliar per tahun langsung ke BPJS.

Kemudian bantuan yang diberikan tergantung usulan pemerintah daerah, dengan mendapatkan sarana langsung dan tidak langsung. Ada juga Bantuan tenaga medis dengan rata-rata ke Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yakni bidan atau dokter.

Selanjutnya ada penilaian khusus dari usulan Pemerintah Daerah kota/kabupaten dengan kewenangan yang kompleks.

“Pengendalian, aspek kwalitatif dan kwantitatif, perijinan, memfasilitasi pembinaan yang bersifat teknis, Acuan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 56 tahun 2014, dan langka atau sulitnya mendapatkan dokter-dokter Spesialis karena kendala teknis,” terangnya.

Selain itu juga layanan dinas kesehatan juga adalah melakukan upaya-upaya termasuk bantuan keuangan langsung ke Rumah Sakit dan juga ke pemerintah daerah. Bahkan Uus juga mengatakan jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengadopsi hal-hal yang baik dari daerah lain.

Masih banyak PR

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Marion Siagan menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya juga sedang sangat banyak menerima laporan permasalahan di lapangan. Namun ia mengatakan jika berbagai permasalahan yang dilaporkan ke instansinya tersebut memerlukan perincian yang lebih teliti lagi agar dapat ditangani secara benar dan tepat.

“Hampir tiap hari menerima permasalahan, harus diurai dan diselesaikan secara bersama-sama. Permasalahannya menyangkut legalitas dan mutu pelayanan, banyak regulasi yang dikeluarkan dan stakeholder diharuskan siap. Banyak hal yang masih menjadi PR,” kata Marion.

Sejauh ini, dikatakan Marion bahwa pihaknya masih mengacu pada Kementerian Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi dalam catatannya masih banyak layanan kesehatan yang belum terpenuhi termasuk juga jumlah tempat tidur untuk pasien.

“Untuk pelayanan kesehatan pemprov, masih berorientasi ke kementrian kesehatan. 47 juta jiwa di jabar kurang 15 ribu tempat tidur. PMK 56/2014 ada 5% faskes harus menyediakan ruangan intensif. Pemenuhan tenaga diluar kewenangan dinkes,” terangnya.

“Produksi dokter spesialis sedikit. Alat, sarana, prasarana banyak belum terpenuhi. Tercatat 330 RS di Jabar, Puskesmas dan klinik mulai diakreditasi untuk kwalitas yang baik,” imbuhnya.

Selain itu Marion mengatakan jika masih banyak komunikasi yang masih belum nyambung di lapangan baik edukasi perihal prosedur dan mengikuti aturan-aturan yang ada).

“Faskes menyampaikan ke Dinkes, bahwa mereka pada posisi yang tidak nyaman,” ujarnya.

Kesepakatan

Pun demikian dalam pertemuan yang digelar keduanya itu, baik Jamkeswatch dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah menyepakati beberapa hal. Diantaranya adalah hubungan sinergitas antara kedua belah pihak dalam menyikapi berbagai persoalan kesehatan masyarakat.

“Terkait permasalah yang disampaikan. Dinkes Provinsi Jabar meminta pada Jamkeswatch untuk tetap melakukan komunikasi dan mengirimkan surat, dokumen Puskesmas/FKTP yang tutup sebelum waktunya, dikirim kepada Dinkes Provinsi, untuk segera ditindaklanjuti,” beber isi kesepakatan mereka.

Jika ada faskes yang melakukan fraud dan kurang baik dalam hal pelayanan kepada pasien, Dinas Kesehatan meminta kepada Jamkeswatch untuk membuat surat resmi dan berkas pendukung yang ditujukan kepada Dinkes Kabupaten atau Kota dan ditembuskan ke Dinkes Provinsi Jawa Barat.

Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga meminta kepada Jamkeswatch untuk memberikan informasi kepada Dinkes Prov Jabar terkait dengan adanya Rumah Sakit (RS) yang merujuk pasien tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melampirkan dokumentasi dan data yang valid.

Selain itu pentingnya Jakeswatch untuk merngirimkan data, dokumen fasilitas Kesehatan yang mengenakan cost Sharing tidak sesuai aturan. Melakukan sosialisasi bersama pada masyarakat dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Selanjutnya Dinkes Jawa Barat akan melakukan sosialisasi dan monitoring ulang bersama BPJS Kesehatan. Sementara untuk yang diberikan SKTM hanya 1x kesempatan dan selanjutnya akan didaftarkan ke PBI APBD atau APBN.

Sedangkan terkait dengan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinkes Prov Jabar terkait kendala yang ada, dalam kesepakatan tersebut disampaikan beberapa hal diantaranya adalah;

1. Dinkes terus melakukan kliring datang bersama Dinsos, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan.
2. Sekitar 70 juta peserta Jkn di Jawa Barat.
3. Banyak masyarakat yang tidak tahu, kalau sudah terdaftar sebagai peserta PBI.
4. Pergub 62/2016, 40 % dari APBD Provinsi.
5. Belum ada dana pendamping untuk warga miskin yang sakit dari Pemprov.Jabar.
6. Pemerintah kabupaten Bekasi mengeluh ke Dinkes Jabar terkait kebingungannya dengan kebutuhan tenaga medis jika mendirikan atau membangun RSUD yang baru.
7. Untuk komunikasi intens lebih lanjut, disepakati untuk membuat group WA JKN Jawa Barat bersama stakeholder yang ada.
8. Pencabutan Faskes yang nakal kewenangan Dinkes terkait tipe RS, tapi menjadi kewenangan BTSP.
9. Dinkes prov.Jabar sudah memberikan teguran kepada RS Mitra Keluarga kota Bekasi, dan ada solusi untuk mendirikan RS lagi khusus kelas 3 untuk peserta Jkn.
10. Selama ini Tidak ada masukan ke Dinkes terkait RS yang nakal dan berulang-ulang.
11. PMK 001/2012 tentang sistem rujukan perorangan sedang dalam proses Revisi.
12. Telah banyak Faskes pemerintah yang sudah BLUD