t
Beranda Life Style Kesehatan Jamkes Watch Harap Close Payment System BPJS Mampu Tertibkan Para Pengusaha

Jamkes Watch Harap Close Payment System BPJS Mampu Tertibkan Para Pengusaha

WIB
124 views
| Estimasi Baca: 2 minutes
Heri Irawan
Deputy Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch - KSPI, Heri Irawan.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jamkes Watch Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Heri Irawan mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya Close Payment System BPJS Kesehatan untuk Badan Usaha (BU).

Bagi Heri, dengan adanya sistem baru tersebut akan sangat memudahkan BPJS Kesehatan melakukan kontrol terhadap Badan Usaha agar tertib melakukan kewajibannya.

“Menurut saya sistem itu cukup bagus karena untuk menertibkan BU agar taat melakukan pembayaraan iuran, karena jelas kepesertaan JKN-BPJS ini bersipat wajib bagi semua warga negara Indonesia dan juga orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan,” kata Heri dalam keterangan persnya yang diterima Redaksikota, Kamis (15/2/2018).

Ia juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan akan memungut iuran bulanan kepada para pesertanya yang merupakan Pekerja Penerima Upah (PPU). Iuran sebesar 5 persen tersebut juga merupakan tanggungjawab dari badan usaha atau pihak pemberi kerja.

“Yang perlu diketahui bersama pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta pekerja penerima upah (PPU) adalah 5% yang terdiri dari 1% dibayar oleh pekerja dipotong dari gaji/upah dan 4% dibayar oleh badan usaha,” terangnya.

Pun demikian pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi sistem baru itu, Heri menegaskan sikap tegas BPJS Kesehatan harus ada, lembaga jaminan sosial Kesehatan tersebut harus memiliki taring yang tajam ketika ada pengusaha atau badan usaha yang menyeleweng dengan kewajibannya itu terhadap hak para pekerjanya.

“BPJS Kesehatan juga harus berani menegakan sanksi bagi para pengusaha atau badan usaha yang tidak taat melakukan pembayaran iuran, apalagi bila pekerja sudah dipotong iuranya namun tidak dibayarkan, maka BPJS Kesehatan harus berani berikan sanksi sesuai PP 86 Tahun 2013 dan juga pasal 55 UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS,” tegasnya.

“Jangan sampai malah pekerja yang jadi korban sudah dipotong upahnya namun karena alasan badan usaha tidak mampu sehingga pekerja/buruh yang jadi korban,” imbuhnya.

Perlu diketahui, bahwa sejak tanggal 1 Febuari 2018 BPJS Kesehatan sudah menerapkan Close Payment system untuk badan usaha, dimana dalam sistem tersebut ada kewajiban setiap badan usaha membayar semua tunggakanya sesuai jumlah peserta. Jika hal tersebut dilanggar oleh pihak BU (Badan Usaha) maka dapat dipastikan, seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan yang melanggar akan di nonaktifkan.

Sementara itu, seluruh badan usaha juga sudah dimudahkan dengaan hadirnya sebuah aplikasi bernama e-Dabu yang dapat dengan mudah melakukan penambahaan dan mengurangi jumlah peserta yang terdaftar tanpa ada eviden yang jelas.

Nah, dengan adanya Close Payment System ini saya sangat berharap agar BPJS Kesehatan lebih hati-hati dan teliti ketika ada badan usaha melakukan pengurangan jumlah peserta, harus jelas dikuranginya kenapa, PHK, atau meninggal atau Mutasi semua harus jelas,” tutur Heri.

Ia pun mengingatkan agar kasus-kasus penolakan layanan kesehatan bagi para pekerja terjadi hanya lantaran akses kesehatannya tidak dapat terpenuhi karena persoalan semacam itu.

“Jangan sampai para pekerja yang sedang berselisih dan belum ada putusan inkrah, karena badan usaha lapor dengan alasan resign tiba-tiba sudah non aktif, sehingga pada saat pekerja membutuhkan pelayanan medis ditolak oleh faskes gunkan BPJS-nya, seperti kasus Lintec Indonesia, Smealting di Gersik dan juga saat ini PT Shin Han Indonesia di Bogor,” tambahnya.

Lebih lanjut, Heri juga menyampaikan bahwa kaum buruh sangat berharap adanya keadilan terhadap hak-hak mereka melalui sistem dari BPJS Kesehatan itu, khususnya bagi para pengusaha yang memecat secara sepihak buruh mereka ditambah lagi hak-hak mereka juga masih terciderai.

“Dengan adanya Close Payment System maka BPJS Kesehatan harus terus menagih badan usaha yang melalukan PHK sepihak seperti kasus-kasus diatas selama belum ada putusan inkrah sesuai UU nomor 13 tahun 2003,” tutupnya. (ibn)