Beranda Life Style Entertainment ICMI Anggap Pembubaran HTI via Putusan PTUN Sudah Tepat

ICMI Anggap Pembubaran HTI via Putusan PTUN Sudah Tepat

"Jadi sudah tepat jika HTI dibubarkan,” tutur Jimly.

JAKARTA, Redaksikota.com – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM dapat juga diartikan secara hukum bahwa lembaga tersebut merupakan organisasi masyarakat (ormas) terlarang di Indonesia.

Dikabulkannya pembubaran HTI oleh hakim PTUN tersebut pun ditanggapi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Menurit Ketum ICMI se-Indonesia Jimly Asshiddiqie bahwa pasca pembubaran tersebut tidak boleh atribut atasnama HTI berkibar di Indonesia dengan alasan apapun.

“Secara hukum sudah dibubarkan dan dilarang. Jangan sampai masih ada dan menimbulkan perpecahan,” kata Jimly Asshiddiqie pada diiskusi media Dialektika ICMI bertema Sikap ICMI Terhadap Sidang HTI, di kantor operasional ICMI, Jakarta, Rabu (9/5/2018) lalu.

Jimly mengungkapkan, negara Indonesia memakai sistem pemerintahan Republik berdasarkan Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Sistem tersebut dirasakan telah ideal sebab bermacam-macam agama bisa tinggal disini sehingga tidak perlu diganti.

“Jadi sudah tepat jika HTI dibubarkan,” tutur Jimly.

Namun, Jimly juga memberikan tanggapan positif kepada HTI yang memperjuangkan aspirasi sikap tidak setujunya melalui cara hukum di persidangan. ICMI meminta semua masyarakat memberikan kesempatan kepada HTI guna menggunakan hak hukumnya sampai akhir.

“Biarkan proses hukum pembubarannya selesai sampai akhir. Jangan sampai masih ada pihak yang tidak puas kemudian melakukan tindakan perpecahan,” ujar Jimly.

Sementara itu, Ketua Koordinasi Advokasi Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup ICMI, DR Ifdhal Kasim, menuturkan, sebuah organisasi atau kelompok yang ingin mendirikan sistem pemerintahan berbeda dengan dilaksanakan Indonesia selama ini patut dilarang.

“Putusan PTUN Jakarta sudah tepat, harus diapresiasi. Di sisi lain, jadi edukasi dan peringatan ke masyarkat juga tentang cara-cara berorganisasi,” kata Ifdal.

Meskipun kebebasan berorganisasi dijamin oleh UU dan demokrasi, namun tetap ada batasan tertentu yang harus mematuhi hukum negara. Ditambah lagi, ucap Ifdhal, HTI bukan sekadar ormas tap juga partai politik yang diartikan dari Hizbut Tahrir atau partai pembebasan.

Majelis hakim PTUN Jakarta pada Senin (7/5), mengetuk palu vonis menolak semua gugata HTI kepada pemerintah Indonesia. Sebelumnya, HTI menggugat SK Menteri Hukum dan HAM mengenai pembubaran ormas HTI.

Majelis hakim menetapkan bahwa HTI terbukti ingin mengganti sistem pemerintahan yang sah di Indonesia serta berdakwah secara terbuka mengampanyekan pembentukan negara khilafah.

Sidang yang berlangsung selama sepuluh bulan itu berawal dari terbitnya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas yang berisi segala larangan kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (**)