Ekspose dan Tinjauan Interchange Exit Tol Cikande

Ekspose dan Tinjauan Interchange Exit Tol Cikande

BERBAGI

SERANG, Redaksikota – Perkembangan pembangunan insfrastruktur di Indonesia semakin cepat, hal ini didukung oleh Program Nawa Cita yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo.

Insfrastruktur jalan juga semakin berkembang, terbilang seperti Interchange Exit Tol Cikande, Kabupaten Serang yang sempat mangkrak bertahun-tahun, pasca terungkapnya dugaan korupsi saat Kabupaten Serang yang kala itu dipimpin oleh Taufik Nuriman dan Wakil Bupati Ratu Tatu Chasanah beberapa tahun silam.

Saat ini memungkinkan, bergantinya kepemimpinan Daerah dipimpin Ratu Tatu Chasanah, Interchange Exit Tol Cikande ditinjau oleh pihak terkait yakni Pemkab Serang, PT. Marga Mandala Sakti (PT. MMS), Badan Pengelola Jalan Tol/BPJT, Korlantas Mabes Polri, PU, MMS, BPN, Binamarga.

Peninjauan Interchange Exit Tol Cikande yang dilaksanakan Rabu (7/3/2018) juga seperti tertutup, hal ini dikarenakan adanya issu dugaan terlambat peresmiannya.

Dalam tinjauannya, para pihak terkait di Kantor MMS interchange Cikande, juga dilakukan Ekspose Kelayakan Fisik Interchange Exit Tol Cikande, Kabupaten Serang, dihadiri puluhan orang, diantaranya Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Perwakilan Koorlantas Mabes Polri Subagyo, Ditjen Hubdar Taufan, Dirut MMS Sunarto, Badan Pengelola Jalan Tol-BPJT Ch. Kornel, serta tim dari Korlantas Mabes Polri, PU, MMS, BPN, Binamarga, Pemkab Serang, Astra Infra Toll Road.

Disela-sela pertemuan, disampaikan Dirut MMS Sunarto, bahwa pihaknya menyambut baik adanya Interchange Exit Tol Cikande yang diharapkan mampu menghasilkan income bagi negara baik di daerah maupun di pusat.

“Kami berharap segera dapat dipergunakan operasional, meskipun masih ada beberapa tahapan yang harus dilewati,” kata Sunarto.

Tahapan selanjutnya setelah seleaai pembangunan, maka Pemerintah Daerah menyerahkan kepada pemerintah pusat, lalu akan dilakukan penentuan tarif bayar, kemudian akan diserahkan kepada pihak PT. Marga Mandala Sakti (PT. MMS).

Terpisah

Diperoleh informasi dari beberapa sumber, bahwa pembangunan Interchange Exit Tol Cikande yang dimulai awal sejak tahun 2006, memakan biaya Rp40 miliar ini ditanggung Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Banten, dan Himpunan Perusahaan Wilayah Serang. Pemerintah menunjuk PT Perencana Jaya sebagai konsultan

Hingga 2006, pemerintah Serang dan Banten sudah mengucurkan dana Rp 14 miliar, yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Saat itu pelaksana proyek baru membebaskan lahan seluas 7 hektare. Di sinilah diduga telah terjadi penyelewengan dengan dilakukannya markup nilai jual obyek pajak.

Para pelaku mengubah status tanah sawah menjadi tanah darat, yang harganya lebih mahal. Mereka juga mengubah status lahan dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Sehingga harga nilai jual obyek pajak yang semula Rp30 ribu per meter persegi menjadi Rp380 ribu.

Saat Pemkab Serang dipimpin oleh Bupati Taufik Nuriman dan Wakil Bupati Ratu Tatu Chasanah, sempat bermasalah karena adanya dugaan pembengkakan nilai pembebasan objek tanah, yang selanjutnya telah terungkap dan incrath adanya tersangka dugaan korupsi tersebut. Sejak adanya kasus tersebut, pembangunan Interchange Exit Tol Cikande tertunda, hingga pergantian Bupati yakni Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang) dan Pandji Tirtayasa (Wakil Bupati).

Selain permasalahan tersebut, dikemudian hari ditemukan adanya tanah/lahan yang belum dibayarkan oleh Pemkab Serang, diperkirakan sekitar 700 m2, atas nama H. Lutfi.

Menurut pengakuan dari H. Lutfi (Pemilik Tanah Yang Belum Dibayar), mengatakan pihaknya memang memiliki tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkab Serang, namun ada tanahnya sekitar 700 m2 belum dibayarkan.

“Saya memang sudah pernah menerima pembayaran tanah, tapi ada sebagian tanah saya yang belum dibayar,” tutur Lutfi.

H. Lutfi bersama LSM Gerakan Masyarakat Anti Kriminalitas (GMAKS), sudah berusaha menyampaikan permasalahan melalui surat kepada Bupati, Wakil Bupati, Dinas PU, Kabupaten Serang, Bappeda, DPKAD Kab Serang, namun belum ada jawaban dari pihak-pihak tersebut.

Dikatakan Relawan GMAKS Saeful, dirinya sudah melakukan upaya komunikasi baik secara persuasif, diplomasi, maupun menyurati.

“Saya dimintai bantuan oleh Bapak Haji Lutfi untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada balasan oleh pihak-pihak itu,” tandas Saeful.

Sebagai informasi, permasalahan terkait tanah, serta adanya penguasaan, penyerobotan tanah di Kabupaten Serang diketahui hasil investigasi di lapangan menimbulkan dilema, diantaranya karena biasanya pemilik tanah tidak berani melaporkan permasalahan kepada aparat hukum.

Diantara permasalahan tanah yang belum dibayarkan oleh Pemkab, ada juga lahan tanah yang dirampas oleh Perusahaan PT. Nikomas Gemilang, perampasan/penguasaan tanah masyarakat oleh PT. Phokpand Cikande, penguasaan tanah oleh PT. Cikande Land Industrial Estate, penguasaan/pencemaran lahan pertanian dan perkembunan oleh PT. Sinarmas Pulp And Paper Ciujung, serta masih banyak lagi hal perusakan lahan alam, sungai, oleh Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Serang.

Diketahui, ada kelompok relawan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat di wilayah Kabupaten Serang Bagian Timur, telah melakukan koordinasi terkait permasalahan tersebut, namun hingga kini belum ada langkah konkrit dari Para Pihak yang terkait untuk segera menyelesaikan pemasalahan sengketa lahan/tanah.

Tentunya, hal tersebut bertentangan dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi yang menginginkan kepemilikan hak tanah bagi masyarakat indonesia tanpa dipersulit. (jiwa).