Beranda Ekobiz Infrastruktur Pernyataan Wabup Serang Dinilai Tidak Sesuai Soal Peresmian Interchange

Pernyataan Wabup Serang Dinilai Tidak Sesuai Soal Peresmian Interchange

145 views
Wakil Bupati Pandji Tirtayasa
Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa. [foto : Redaksikota]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

SERANG, Redaksikota – Peresmian proyek interchange atau jalan simpang susun yang berlokasi di Desa Julang, Kecamatan Cikande masih menunggu jawaban Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rencananya pembukaan proyek tersebut akan dilakukan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, saat ini surat permintaan peresmian itu telah dilayangkan oleh Pemkab Serang ke kementrian PUPR. Untuk semua persyaratannya pun dinilai telah selesai dan tidak ada masalah.

“Tinggal tunggu dari sana, siap (persyaratan) itu mah,” ujarnya kepada Redaksikota, Kamis (5/4/2018).

Pandji menuturkan, melalui surat tersebut, pihaknya meminta waktu terkait kapan akan dibukanya proyek yang sudah ditunggu oleh masyarakat itu. Namun sampai saat ini Kementrian PUPR masih belum memberikan jawaban.

“Kalau sudah adamah (jawaban), besok pun segera dirapatkan persiapan pelaksanaannya. Jadi kita menunggu kapan dia punya waktu untuk itu,” katanya.

Menurutnya, semua persyaratan yang diminta untuk peresmian itu pun sudah selesai. Mulai dari Naskah Penyertaan Hibah Daerah (NPHD) hingga sertifikat layak operasi semuanya telah diserahkan.

“Jadi sudah tidak ada masalah,” ucapnya.

Walau semula rencananya proyek itu akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun kemudian urung dilakukan. Oleh karena itu, kemungkinan proyek itu akan dibuka oleh Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

“Gubernur sama ibu (bupati) sajalah yang buka,” katanya.

Sementara, untuk proses pengejaran MoU Cost Sharing perusahaan masih tetap dilanjutkan. Sampai saat ini sudah mencapai 150 perusahaan yang telah menandatangani MoU tersebut.

“Targetnya kan 350 perusahaan, dan sekarang sudah 40 persen. Kalau harga yang dibayar itu dihitung per zonasi, kalau (perusahaan) di wilayah Cikande dengan Kibin itu permeter Rp1.000 dikalikan luas tanah yang dikelola perusaahan,” ucapnya.

Pandji menjelaskan, dengan cepat dibukanya interchange itu, maka akan banyak memberikan manfaat bagi investasi di Kabupaten Serang. Sebab dengan adanya exit tol itu akan mempermudah aksesibilitas.

“Ini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di wilayah Serang Timur,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, di wilayah Serang timur masih banyak lahan tidur yang sebenarnya sudah dimiliki oleh perusahaan dari Jakarta. Mereka beralasan terkendala dengan akses di wilayah Serang timur.

“Dengan adanya akses exit tol ini mereka segera berinvestasi menanamkan uangnya untuk serang timur. Jangan dibiarkan itu jadi lahan tidur. Kan, keluhannya enggak ada akses, makanya kita buka akses itu,” tuturnya.

Sebagai informasi temuan di lapangan, bahwa lahan Exit Enterchane tersebut masih bermasalah, baik dengan warga maupun dengan perusahaan.

Hasil perolehan informasi dari masyarakat, mengatakan diantaranya lahan tidur di Wilayah Kab Serang Timur, memang banyak, namun juga banyak perusahaan yang merampas tanah masyarakat dengan alasan sudah membayar kepada Kepala Desa dan atau orang yang ditunjuk.

Selain itu, perusahaan yang ada di wilayah Serang Timur hampir banyak pelanggaran seperti halnya pencemaran limbah, monopoli usaha, serta intimidasi lain perusahaan menggunakan aparat, jawara, untuk mengintimidasi masyarakat. Bahkan hal ini telah berlangsung puluhan tahun.

Sebut saja PT. Nikomas Gemilang yang diduga kuat merampas hak tanah masyarakat, begitupun PT. Phokpand Indonesia Cikande, begitupun PT. Sinarmas yang bertahun-tahun mencemarkan lingkungan dan mengintimidasi masyarakat, tidak memberikan pekerjaan layak, tidak memberikan CSR.

Hal ini sangat miris yang masyarakat sudah melaporkan berbagai cara, tetapi lembaga yang berwenang diam seolah ikut bermain. (jiwa)