Beranda Ekobiz Infrastruktur Massa Labuhanbatu Desak Pembangunan Pabrik Sawit PT Pulo Padang Sawit Permai Dihentikan

Massa Labuhanbatu Desak Pembangunan Pabrik Sawit PT Pulo Padang Sawit Permai Dihentikan

1.514 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Sejumlah massa aksi yang mengaku sebagai Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu (HIMLAB) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Dalam aksinya itu, massa menentang keras adanya pembangunan pabrik kelapa sawit milik PT Pulo Padang Sawit Permai.

Menurut mereka, pabrik tersebut memiliki catatan pelanggaran hukum dengan menggunakan tanah lebih dari keperuntukannya. Padahal semestinya, luas yang diperuntukkan hanya sebatas 141 hektare saja.

“Tindakan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang menghilangkan kalimat berada di kecamatan Rantau Selatan dan merubah luasan kawasan Industri dari 141 Ha menjadi 175 Ha dalam surat keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah Labuhanbatu merupakan pelanggaran tata ruang,” kata koordinator aksi, Yanto Ziliwu dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (6/4/2018).

Selain itu, jika merujuk pada Peraturan pemerintah nomor 27 tentang izin lingkungan pun telah menjelaskan bahwa peran serta masyarakat dengan analisa perizinan berwawasan lingkungan sehat dan nyaman. Namun dalam keluarnya perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, sama sekali ditemukan tidak adanya persetujuan lingkungan dari masyarakat setempat terhadap berdirinya pabrik kelapa sawit PT Pulo Padang Sawit itu.

“Memang tidak mendapatkan persetujuan lingkungan dari masyarakat setempat karena berbatasan lansung dengan Yayasan Pendidikan Islam Misbahu Dzikri rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat,” terangnya.

Walaupun tidak mendapatkan persetujuan tersebut, sayangnya Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Pangonal Harahap tersebut tetap mengeluarkan izin pendirian pabrik.

“Namun tetap diberikan izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan (IMB) oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah pemaksaan kehendak yang menyalahi prosedur dan aturan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

“Karena batasan jarak minimal untuk berdirinya satu industri dengan fasilitas umum dan pemukiman masyarakat adalah 2 Km, dengan ruangan Industri berada di Kecamatan Rantau Selatan dan berjarak 13 Km dari pusat kota,” tambahnya.

Melihat persoalan itu, Yanto pun meminta dengan tegas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memproses kasus tersebut.

“Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menurunkan penegak hukum untuk melakukan penghentian kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Pulo padang Sawit Permai karena menyalahi syarat ketentuan suatu Industri,” tuntutnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya menuntut kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperin) untuk tidak mengeluarkan rekomendasi apapun termasuk izin operasi kepada pabrik sawit itu.

“Mentri Perindustrian dan Perdagangan agar tidak memberi izin Operasi kepada pabrik kelapa sawit PT Pulopadang Sawit Permai. Karena menyalahi aturan dan akan melanggar hak asasi manusia dalam memperoleh lingkungan hidup yang sehat kenyaman dalam beribadah dan menerima pendidikan,” imbuh Yanto.

Selain itu, ia juga mendesak kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan dua rekomendasi sekaligus.

“Merekomendasi Gubernur Sumatera Utara untuk membatalkan peraturan dan mencabut izin daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 tentang (RTRW) di kabupaten Labuhanbatu tahun 2015-2035,” tuntut Yanto.

“Merkomendasikan Bupati Labuhanbatu untuk mencabut izin lingkungan dan izin mendrikan bangunan yang telah dikeluarkan kepada PT Pulopadang Sawit Permai karena melanggar aturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tambahnya.

Terakhir, Yanto dan elemnnya itu meminta dengan tegas pula kepada aparat penegak hukum yakni Kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.

“Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Sumatera Utara segera melakukan penguatan atas penyelidikan tentang pemberian izin dengan prosedur tidak benar yang telah menjadikan tindak pidana pelanggaran tataruang tingkat pertama dengan hukuman pidana 3 Tahun dan denda Rp. 500.000.000 bagi pengguna yang sengaja merubah peruntukan tata ruang dalam UUD Tata ruang No 28 Tahun 2007,” tutupnya. (red)