Beranda Ekobiz Infrastruktur Partai Solidaritas Melanesia Desak Jokowi Bentuk Badan Khusus Percepatan Pembangunan Kawasan Melanesia

Partai Solidaritas Melanesia Desak Jokowi Bentuk Badan Khusus Percepatan Pembangunan Kawasan Melanesia

126 views
Partai Solidaritas Melanesia
Konferensi Pers Pra Temu Nasional Partai Solidaritas Melanesia. [foto : Istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Pemuda dari kawasan Melanesia melakukan konferensi pers sekaligus melaunching Partai Solidaritas Melanesia di Omah Kopi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Pada kesempatan ini, PS Melanesia mengkritisi program Nawacita jilid I yang digaungkan Presiden Jokowi saat priode 2014-2019. Program yang dijalankan bersama Wapres Jusuf Kalla tersebut belum signifikan dirasakan di kawasan Melanesia yakni Maluku, NTT, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Nawacita jilid satu sudah terealisasi, namun yang dirasakan bangsa Melanesia hanya belum maksimal. Melanesia masih hidup dalam ketertinggalan mulai dari infrastruktur, perekonomian, hingga pendidikan. Silahkan dicek di kawasan Melanesia di antaranya : Kepulauan Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara,” kata Sekjen PS Melanesia, Abdullah Kelrey dalam konferensi persnya.

Padahal, lanjut Kelrey, bangsa Melanesia memiliki saham besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti tanah dan Sumber Daya Alam (SDA).

“Lalu seberapa besar Negara membagikan saham kepada Bangsa Melanesia, pertanyaan ini penting dijawab dan direalisasikan agar lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Berikut pernyataan sikap PS Melanesia :

1. PS Melanesia mendesak Presiden Republik Indonesia segera Bentuk Badan Khusus Percepatan Pembangunan Kawasan Melanesia. Badan tersebut berada langsung dibawah Presiden Joko Widodo.

2. Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kawasan Melanesia, negara wajib melibatkan putra-putri terbaik dari kawasan Melanesia.

3. Maluku segera dijadikan Lumbung Ikan Nasional di era kedua ini. Kemudian membangun pabrik pengolahan ikan di kawasan Melanesia.

4. PS Melanesia mendesak Pemerintah Pusat Segera naikkan harga komoditi di kawasan Melanesia.

5. Mendesak Jokowi segera tuntaskan kasus HAM di Papua, Maluku dan NTT (khususnya perdagangan manusia atau human trafficking. Dan Kami minta agar pada periode kedua ini Presiden Republik Joko Widodo tidak libatkan pejabat eks orde baru dalam kabinetnya.

Untuk diketahui, PS Melanesia akan melaksanakan Temu Nasional di Yogyakarta usai pelantikan Jokowi-Maruf dengan agenda membahas kebijakan dan keberpihakan pemerintah serta nasib Bangsa Melanesia.