Beranda Ekobiz Ekonomi Kembali ke Khittah: Permohonan Uji Materiil PP No. 24/2015 Demi Kesejahteraan Petani...

Kembali ke Khittah: Permohonan Uji Materiil PP No. 24/2015 Demi Kesejahteraan Petani Sawit

Jakarta – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan Uji Materi (permohonan keberatan) terhadap keberlakukan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karena bertentangan dengan tujuan penggunaan dana perkebunan sesuai dengan perintah yang diamanatkan daam Pasa 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Keberlakuan Pasal 9 ayat (2) PP No 24/2015 memberikan ruang bagi penyalahgunaan dana tersebut untuk subsidi biodiesel dan bukan untuk kesejahteraan petani sawit Indonesia yang tertinggal jauh dalam Pendidikan, pendanaan dan teknologi.

Pada tahun 2015, dana perkebunan kelapa sawit (CPO Fund) terkumpul sebesar Rp 6,64 Triliun. Sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi Rp 11,7 Triliun. Artinya dalam kurun waktu dua tahun tersebut, dana perkebunan kelapa sawit mencapai sejumlah Rp 18,34 Triliun. Hal tersebut tentunya merupakan angka yang fantastis. Terlebih pada tahun 2017, dana perkebunan kelapa sawit ditarget mencapai angka Rp 9,6 Triliun.

Dari fakta di atas dapat digarisbawahi bahwa Rp 18,34 Triliun dana perkebunan kelapa sawit (dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2016), penyalurannya tidak optimal, bermasalah dan tidak proporsional. Sejumlah 89% dana perkebunan kelapa sawit yang berhasil dihimpun ternyata digunakan untuk pemenuhan hasil bahan bakar nabati (biofuel) yang berwujud subsidi biodiesel. Sementara 11% sisanya terbagi ke dalam beberapa bagian. Fakta lain yang masih berkorelasi, bahwa 89% dana tersebut ternyata hanya diterima dan dinikmati oleh 19 Perusahaan di Indonesia.

Marselinus Andry, Kepala Departemen Advokasi SPKS menyatakan bahwa kebijakan ini membuktikan ketidakpedulian pemerintah terhadap kesejahteraan petani sawit dimana aturan tersebut faktanya dipertahankan selama bertahun-tahun.

“Data membuktikan bahwa keberlakuan pasal tersebut telah merugikan petani sawit dimana mereka seharusnya mendapatkan program pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; penelitian dan pengembangan Perkebunan; promosi Perkebunan;peremajaan Perkebunan hanya; dan/atau pemenuhan sarana dan prasarana Perkebunan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” ujar Andry.

“Kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kualitas sumberdaya manusia perkebunan sawit rakyat, serta memberi solusi terhadap ketidaktahuan petani tentang informasi budidaya kelapa sawit terbaik serta perkebunan kelapa sawit yang lestari serta membantu membangkitkan kreativitas petani sawit agar tercapainya produktivitas sawit rakyat yang lebih tinggi,” ungkap Andry.

Hal tersebut diungkapkan pada Konferensi Pers: Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Penghimpunan Dana Perkebunan di halaman Mahkamah Agung pada Kamis (08/02) dihadiri oleh Marselinus Andry, perwakilan dari SPKS, Hifdzil Alim, (Ahli Hukum), Vinsen dan Iwan (perwakilan Petani Sumatra dan Kalimantan) dan Imam Munandar (Kuasa Hukum).

Sementara itu, Hifdzil Alim, (Ahli Hukum) mengatakan bahwa hadirnya Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum namun secara faktual akan, telah, dan terus merugikan pelaku usaha perkebunan. Hadirnya Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan menambah maksud dari kegunaan penghimpunan dana, dimana ditegaskan penggunaan Dana Perkebunan (perkebunan kelapa sawit) juga digunakan untuk kepentingan pengembangan Perkebunan; dan pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.

”Penambahan poin terkait penggunaan dana dalam Pasal 9 ayat (2) itu di lapangan menimbulkan kerugian. Adapun kerugian tersebut didasarkan pada data dan fakta dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Data tersebut diberi judul Sumber Daya Alam : Dibawah Cengkeraman Mafia) yang dirilis pada tahun 2016. Dalam data tersebut diuraikan dengan jelas bahwa penggunaan dana perkebunan kelapa sawit hanya terkonsentrasi dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk bahan bakar nabati (biofuel). Faktanya, 89% penggunaan dana perkebunan hanya dihabiskan untuk keperluan bakar nabati (biofuel) yang berwujud subsidi biodiesel, ” ujar Hifdzil.

Padahal penggunaan dana dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan untuk bahan bakar nabati (biofuel) tidak diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kegunaan penggunaan dana sudah jelas dan terbatas pada 5 (lima) hal sebagaimana disebutkan di atas. Dalam data yang dipaparkan oleh KPK pun, dapat dilihat justru amanat Undang-undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terkait penggunaan dana perkebunan, penyalurannya menjadi tidak optimal. Hal ini dapat dilihat pada prosentase penyalurannya, yaitu dalam hal: pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebesar 1%, penelitian dan pengembangan Perkebunan sebesar 1%, promosi Perkebunan sebesar 1%, peremajaan Perkebunan sebesar 1%
Dan sarana dan prasarana Perkebunan 0%

Imam Munandar (Kuasa Hukum) mengatakan bahwa Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan bertentangan dengan maksud maupun ketentuan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Penambahan ayat di atas kemudian menimbulkan pertentangan antar norma (conflict of norm) kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan. Dengan adanya Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang sama-sama mengatur kegunaan penghimpunan dana justru menimbulkan dualisme pengaturan sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan.

“Ketidakpastian hukum tersebut tentu juga mengingkari semangat Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana disyaratkan bahwa suatu aturan yang baik harus memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum yang bermakna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dualisme pengaturan terkait kegunaan penghimpunan dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan tentu dipertanyakan karena terjadi pertentangan antar norma yang juga membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak sinkron dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,” terang Imam.

Rincian dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh memperluas makna ataupun mengatur hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Hal ini juga sesuai dengan hakikat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang/ materi untuk menjalankan undang-undang (delegated legislation). Oleh karena itu secara sistematis seharusnya Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan sejalan dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Vinsen perwakilan Petani Kelapa Sawit Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan “Saat ini (kami) petani sawit akan kembali melakukan replanting kebun sawit dan membutuhkan pembiayaan dari pemerintah melalui skema dana sawit yang dapat memeberi kepercayaan kepada petani untuk dapat melakukan replanting kebun secara mandiri” ujar Vincen.

Pada Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sudah limitatif mengatur tujuan penggunaan dana yang dapat diakses oleh petani sawit. Dengan adanya penyelundupan hukum ini, sebagai petani kami melihat pemerintah tidak serius dan terkesan ‘main-main’ dalam membuat aturan terkait kegunaan dari penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang ditujukan untuk kesejahteraan petani kelapa sawit.

Iwan perwakilan Petani Kelapa Sawit Kabupaten Paser melihat bahwa melalui Kebijakan ini maka yang “disejaterahkan” adalah perusahaan-perusahaan besar untuk meraup keuntungan Miliaran rupiah dari kebijakan penggunaan dana perkebunan yang salah satunya digunakan untuk bakan bakar nabati (biofuel). Faktanya dengan adanya aturan ini, kegunaan dana perkebunan kelapa sawit condong digunakan untuk persoalan bahan bakar nabati (biofuel). (rusdi)