Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

SURABAYA, Redaksikota – Gubernur Jatim, Soekarwo mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk lebih memainkan perannya sebagai salah satu lokomotif pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian diharapkan BPD lebih inovatif dalam memberikan pelayanan perbankan dan berkontribusi terhadap pencapaian ekonomi daerah.

“Sebanyak 36,49% penduduk Jatim bekerja di bidang pertanian, namun total lending credit perbankan yang diberikan kepada petani hanya 7,6%, karena mereka dianggap tidak bankable. BPD saat ini lebih banyak memberi kredit konsumtif yang lebih aman dari sisi kredit, dibanding kredit sektor produktif. Karenanya PT. Bank Jatim harus membuat program pemberian kredit pada pertanian,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun buku 2016, di Kantor Bank Jatim, Jl. Basuki Rakhmad, Surabaya, Selasa (31/01).

Dijelaskan, untuk memberi dukungan pada PT. Bank Jatim, Pemprov telah memberikan pinjaman anggaran sebesar Rp. 400 milyar dari APBD tahun 2016. Solusi yang diharapkan ialah dengan memberikan pinjaman pada industri primer melalui program loan agreement, dengan skema linkage program kepada BPR milik Pemkab/Kota. Sampai dengan Desember 2016 realisasi kredit loan agreement baik penyaluran konvensional maupun syariah mencapai 23,62%.

“Ini merupakan solusi konkrit yang diberikan pemerintah kepada UMKM khususnya debitur industri primer. Kita harus memasukkan sebagian besar uang yang diterima pemerintah di industri primer, agar kesejahteraan petani bisa terangkat,” tegasnya.

Ia mengatakan, BPD saat ini harus ikut fokus dalam pembangunan infrastruktur di Jatim misalnya Tol Legundi, Bunder, Krian, serta pembangunan sekolah-sekolah. Selain itu, Pakde Karwo juga tengah mendesain pembiayaan sarana investasi bekerjasama dengan penjaminan infrastruktur Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh RSUD Soetomo.

“Saya mengajak Bupati Walikota untuk pembangunan infrastruktur jangan menggunakan APBD tapi bekerjasama dengan perbankan, khususnya BPD. Disamping itu harus didukung oleh biaya retribusi online, sehingga bisa dilakukan tracking system,” jelasnya. [setya]