Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua umum Serikat pekerja Kimia, Energi, Pertambangan dan Umum (FSPKEP), Sunandar, meminta kepada Presiden Indonesia, Jokowi agar membatalkan kenaikan BBM dan TDL listrik 900Kwh – 1300 Kwh, karena tidak sebanding dengan kenaikan upah.

Sunandar menjelaskan, sebelumnya Presiden Jokowi meminta harga gas industri diturunkan hingga di bawah 6 dollar AS per MMbtu, dan Presiden menargetkan deadline penurunan harga itu pada November 2016. Harga gas industri wajib diturunkan bukan 3 sektor saja (pupuk, baja dan petrokimia), tapi untuk sektor lainnya khususnya harga gas untuk sektor keramik karena banyak perusahaan keramik yang kondisinya memprihatinkan merumahkan pekerjanya.

“Pemerintah harus bertindak cepat, jangan sampai hampir 35 ribu pekerja pabrik keramik tersebut PHK. Apalagi Bapak Presiden (Joko Widodo) dalam rapat kabinet menargetkan 5,5 dollar AS per Million Metric British Thermal Unit (MMbtu) pada 2018,” jelas Sunandar, Rabu (26/4/2017).

Sunandar membeberkan, ada tiga kebijakan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap buruh. Pertama, menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 yang membatasi kenaikan upah. Kedua, mengeluarkan kebijakan pemagangan berkedok pendidikan, di mana orang yang bekerja hanya dikasih uang saku.

“Inilah pasal Permenaker NO 36 TH 2016 Perbudakan berkedok Pemagangan 1. Pasal 3 : jumlah peserta pemagangan diperbolehkan 30% dari jumlah karyawan 2. Pasal 12 : (1) peserta pemagangan hanya mendapatkan (b) uang saku. (2).Uang saku sebagaimana dimaksud meliputi biaya transport, uang makan dan insentif pemagangan 3. Pasal 6 ayat (7) pemagangan dilakukan maksimal 1 tahun,” bebernya.

Ketiga, adalah menetapkan PP Nomor 45/2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil. “Oleh karenanya pada Hari Buruh Internasional FSPKEP yang tergabung dalam KSPI akan turun ke jalan,” katanya. (lid).