Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Diserang terakit dengan persoalan pajak, wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah membantahnya dengan keras, bahkan ia malah menuding jika isu tersebut hanya digunakan untuk menyerang dirinya saja.

“Kebetulan kita lagi gencar mendiskusikan dan kritik saya pada KPK beberapa hari belakangan ini terkait pembelokan isu KTP-el. Lalu KPK menggunakan persidangan untuk menyerang,” kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Dia menegaskan, pajaknya tidak pernah pernah bermasalah. Kendati begitu, dia tak mau banyak bicara soal penyebutan namanya oleh Kasubdit Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Handang Soekarno dengan terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP), Ramapanicker Rajamohanan Nair.

“Kalau soal pajaknya saya nggak mau bicara. Insya Allah saya adalah pembayar pajak yang baik, dan bersih tidak pernah ada masalah,” pungkasnya.

Diketahui, isu ini muncul dalam persidangan kasus pajak di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/3/2017). Dalam persidangan tersebut, dua nama pimpinan DPR disebut namanya, yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Namun menurut tersangka kasus suap PT EK Prima dan Dirjen Pajak, Handang Soekarno, ia mengatakan jika munculnya nama dua pimpinan DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon dalam persidangan kasus pajak. Menurut Handang, baik Fahri dan Fadli tidak berkaitan dalam kasus yang membelitnya.

Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu mengatakan, nama Fahri dan Fadli memang ada dalam dokumen yang sedang dibawanya saat dia ditangkap KPK. Menurut Handang, dokumen itu terkait tax amnesty (pengampunan pajak) untuk imbauan para politikus di parlemen.

“Berkas itu ada di tas saya, tas kerja. Jadi, itu kerjaan sehari-hari. Beliau itu salah satu contoh panutan saat kita melakukan program pengampunan pajak untuk politisi di DPR,” kata Handang, usai diperiksa di KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 21 Maret 2017.

Handang membantah jika dokumen yang disita KPK merupakan bukti permulaan terkait masalah pajak nama-nama tersebut. Ia mengklaim, meski jabatannya selaku penyidik, Handang juga ditunjuk sebagai anggota tim monitoring dan evaluasi tax amnesty yang menangani persoalan tax amnesty Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Sementara itu, terkait komunikasi Handang dengan ajudan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Andreas Setiawan, ia berdalih komunikasinya dengan Andreas di aplikasi perpesanan WhatsApp membicarakan soal laporan tindak lanjut program pengampunan pajak.

“Jadi, ada beberapa kalangan profesi. Dulu ada kalangan politisi Senayan menjadi contoh supaya teman-teman lain juga ikut. Artis juga ada, pengacara, kalangan UKM,” ujarnya.

Pada persidangan kasus pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair, nama Fahri, Fadli, Eggi Sudjana, dan artis Syahrini disebut jaksa KPK Takdir Suhan, Senin 20 Maret. Nama mereka disebut saat Takdir menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik Handang. Dokumen berupa nota dinas yang dikirimkan ke Handang tertanggal 4 November 2016.

Nota dinas itu merupakan pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dibayarkan. Nota dinas yang ditandatangani Handang ini dikatakan untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini.

Selain itu, jaksa juga menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan WhatsApp antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Andreas Setiawan. Saat itu, terpampang nama Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Eggi Sudjana.