Michiko Miyamoto
Deputi Direktur ILO untuk Indonesia, Michiko Miyamoto. [foto : Redaksikota]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Direktur The International Labour Organization (ILO) Indonesia, Michiko Miyamoto menilai bahwa buruh migran adalah salah satu sektor lapangan pekerjaan yang memiliki jasa sangat besar bagi negara pengirim, yakni dalam rangka menopang pendapatan negara.

“Bagi negeri pengirim kontribusinya bagi negara perlu diragukan lagi. Mereka bermanfaat bagi negara pengirim seperti Indonesia. Kontribusi remitansi bagi negara bisa sampai Rp7 miliar USD atau 100 triliun rupiah,” kata Michiko saat menghadiri Hari Buruh Internasional di LBH Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Namun sayangnya, tingkat perhatian dan pengawasan terhadap para pekerja buruh migran tersebut masih dianggap belum terlalu serius dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni pemerintah.

“Perjuangan teman-teman di bawah menjadi sangat relevan karena buruh migran ada yang namanya faktor isolasi. Misal mereka di perikanan, mereka berada di tempat yang sulit dijangkau dan terisolir, termasuk buruh migran di rumah-rumah yang tidak semua bisa diakses orang lain,” ujarnya.

Bila di kapal-kapal bagi buruh migran yang bekerja di sektor pelayaran, banyak akses yang tidak bisa dijangkau mereka ketika sedang berada di lokasi yang sulit mendapatkan signal dan sebagainya. Termasuk juga bagi para pekerja rumah tangga (PRT) di negara tertentu yang ternyata tidak mudah bagi pemerintah Indonesia termasuk bagi Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi pun bisa mengakses lokasi tempat mereka bekerja.

“Bahkan pengawas ketenagakerjaan mereka tidak bisa jangkau lokasi-lokasi itu, mereka tidak bisa periksa kapal-kapal yang terisolir dan termasuk mengetuk pintu-pintu di rumah majikan-majikan dimana mereka bekerja,” lanjutnya.

Maka dari itu, ia menyatakan bahwa ILO akan mengupayakan agar persoalan buruh migran semacam itu dapat diatasi secepatnya. Salah satunya adalah dengan melakukan dorongan dan kampanye agar mendapatkan respon serius baik dari kalangan internasional maupun regulasi di dalam negeri sendiri.

“Bagaimana kira-kita kita bisa melanjutkan mendukung mereka?. Jadi pada level yang lebih tinggi pada tahun kemarin disepakati konsensus hak-hak pekerja migran di ASEAN. Pada tingkat nasional kita masih bicara level tinggi, tahun lalu kita saksikan diundangkan UU baru tentang buruh migran yakni UU 18/2017 (tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia -red),” jelasnya.

Selain itu, Michiko juga mengajak kepada seluruh organisasi buruh dan NGO lain di Indonesia agar terus berupaya keras melakukan pembelaan terhadap hak-hak kalangan buruh migran tersebut, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan lancar serta hak-hak mereka tetap terlindungi. Salah satunya dikatakan Michiko adalah dengan memperkuat arus informasi.

“Kita harus lebih perkuat sistem informasi di antar kita untuk membantu teman-teman yang terisolir bisa membantu ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil,” pungkasnya.

Terakhir, Michiko menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung perjuangan kaum buruh migran, apalagi sejauh ini ketertarikan organisasi-organisasi buruh di seluruh dunia pun juga sangat concern terhadap isu buruh di sektor migran tersebut.

“Karena ILO selama ini bekerja melalui serikat buruh di dunia, belakang ini kami bisa merasakan sendiri bagaimana ada ketertarikan yang meningkat di organisasi-organisasi bahkan di seluruh dunia terhadap isu-isu buruh migran,” ungkapnya.

“Dari sisi ILO, kami akan melanjutkan upaya-upaya untuk lebih memperluas jejaring di Indonesia maupun antar negara untuk memperkuat buruh migran. Saya akan lanjutkan bergabung dengan upaya-upaya advokasi dan kampanye,” tutupnya.

(ibn)