Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

MEDAN, Redaksikota.com – Serikat Petani Indonesia (SPI) mengapresiasi Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) Kantor Staf Presiden (KSP) yang digelar di Jakarta hari ini (12/06). KSP telah membentuk Tim Percepatan Penyelesain Konflik Agraria (TPPKA) yang bertugas menerima aduan, melakukan analisa kasus, melakukan verifikasi lapangan, mengadakan rapat koordinasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian, hingga memberikan peta jalan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian konflik. Rapat tersebut dipimpin oleh Jend (purn) Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresiden dan dihadiri oleh Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN beserta jajaran dan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran.

Menanggapi hal di atas, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, SPI menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya RTM tersebut.

“Kasus-kasus tentang konflik agraria yang dialami oleh para petani anggota SPI sudah diajukan ke TPPKA,” ujar Henry di Medan hari ini, Rabu (12/6/2019).

Henry melanjutkan, komitmen politik dan program pemerintah pusat ini harus diikuti oleh pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.

“Dan yang paling penting adalah ormas tani yang selama ini sudah benar-benar perjuangkan reforma agraria harus dilibatkan di semua tingkat pemerintah, untuk penyelesaian konflik agraria, karena ormas tanilah yang paling mengerti konflik-konflik agraria yang dialami petani anggotanya,” lanjutnya.

Henry menambahkan, SPI siap dilibatkan pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam upaya pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik-konflik agraria.

“SPI adalah ormas tani nasional yang memiliki struktur kepengurusan dari level nasional hingga level basis atau desa, dan kita sudah berjuang mewujudkan reforma agraria sejak kelahiran SPI di tahun 1998 lalu,” tutupnya.

Sementara itu RTM menghasilkan keputusan untuk mendorong koordinasi lintas Kementerian – Lembaga dengan pertama-tama membentuk person in charge Pada setiap kementerian terkait yang kelak akan mengemban fungsi koodinasi lintas kementerian.

[SPI]