Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

REDAKSIKOTA.COM, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik menegaskan, Direksi Bank DKI harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2256 K/PDT/2005 jo. Nomor: 23/PDT.G/PN.JKT. PST terkait kasus sita eksekusi Kantor Pusat Bank DKI di Jalan Juanda 3, Jakarta Pusat, yang sudah berkekuatan hukum tetap pada 2006.

“Bank DKI harus segera melaksanakan putusan itu. Cuma masalahnya adalah terletak pada konsistensi pada bank DKI itu sendiri. Karena sampai sekarang sengketa itu belum selesai, padahal Bank DKI itu kan minta waktu sampai Maret 2017 untuk menyelesaikannya,” kata pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Amir menjelaskan, dalam putusan MA itu, Bank DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib membayar denda kepada penggugat. Ditambahkannya, nilai denda itu cukup kecil dibanding dengan nilai ekonomi yang didapatkan Bank DKI atas penggunaan aset itu selama ini.

“Mahkamah Agung menghukum tergugat I (bank DKI), tergugat II (Pemda DKI) untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat sebesar Rp 2,23 miliar ditambah dengan bunga sebesar 12 persen per tahun atas keterlambatan pembayaran ini terhitung sejak tahun 1962 sampai dibayar lunas oleh para tergugat,” ujarnya.

Lebih jauh, Amir mengingatkan bahwa Direksi Bank DKI merupakan pejabat publik yang juga diatur oleh Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Salah satu poinnya, kata Amir, terlihat dalam  pasal 7 ayat 2 huruf l yang menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementar itu, Sekretaris Perusahaan  Bank DKI, Herry Djufraini menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya penyelesaian terkait aset yang disengketakan Bank DKI dengan Ham Sutedjo, Ahli Waris The Tjin Kok yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

“Secara prinsip, Bank DKI tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan menghormati seluruh keputusan yang telah dikeluarkan dari perangkat hukum,” kata Herry dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/3/2020).

Herry menyatakan, dalam pelaksanaannya, Bank DKI berkordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan perangkat hukum dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini merupakan bagian Bank DKI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Sebelumnya, putra sekaligus ahli waris dari The Tjin Kok, Ham Sutedjo melayangkan surat terbuka kepada Direksi dan Komisaris PT Bank DKI serta Pemprov DKI untuk meminta perhatian dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum (sengketa) antara ayahnya dengan Bank DKI.

Dalam suratnya, Ham menyebut bahwa sudah diputuskan oleh Pengadilan, perkara hukum sengketa tanah dengan Bank DKI dimenangkan oleh keluarganya sejak dari tahun 2001 hingga berkekuatan hukum tetap pada tahun 2006, namun hingga tahun 2020 ini, keputusan pengadilan atas perkara tersebut belum dilaksanakan oleh Direksi Bank DKI.

Adapun perkara itu sudah diputus di tingkat kasasi oleh MA dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2256 K/PDT/2005 jo. Nomor: 23/PDT.G/PN.JKT. PST dan telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Bahkan, sesuai dengan Berita Acara Panggilan Menghadap dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 043/2010.Eks pada tanggal 29 November 2016, Bank DKI pun sudah berjanji akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan meski meminta waktu sampai bulan Maret 2017.

“Namun sampai saat ini kami sebagai ahli waris belum juga menerima kepastian atas niat baik Bank DKI untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut,” kata Ham dalam surat terbuka yang diterima wartawan pada Rabu (26/2/2020).