Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta – Maritim Research Institute (MARIN Nusantara) mengucapkan selamat atas terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Acociation (KTT IORA) 2017.

Ketua Bidang Hukum dan Hubungan Internasional MARIN Nusantara Muhamad Harif menyebut IORA adalah negara yang tergabung dalam asosiasi Negara-negara Pesisir Samudra Hindia menghimpun beberapa negara yang berbatasan pantai dengan samudera hindia ini memiliki beberapa prioritas program seperti Keselamatan dan Keamanan Maritim, Perdagangan dan memfasilitasi Investasi negara-negara anggota, Manajemen Perikanan, Manajemen Penanganan Resiko Bencana, Kerjasama dalam Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan sektor pariwisata.

Dalam rangka pelaksanaannya nanti pihaknya memberikan Resolusi kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil sikap sebagai berikut. Resolusi pertama adalah menggelorakan Amanat Konstitusional
Sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi UUD 1945, Indonesia menegaskan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia hadir untuk membangun persahabatan dengan negara-negara di dunia untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian dunia dengan hubungan persahabatan yang sehat bukan dengan kompetisi yang akan mendominasi negara lain.

“Negara pantai dikawasan samudera hindia hendaknya tidak terprofokasi dengan isu-isu global yang dapat merusak hubungan persahabatan dikawasan samudera hindia dan bertekad untuk menjaga kepentingan bersama,” ungkap Harif hari ini.

Resolusi berikutnya adalah politik bebas aktif. Hal ini, kata dia, menegaskan posisi Indonesia tidak terikat dalam dominasi negara kuat, dan aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara dikawasan samudera hindia yang merupakan negara anggota IORA. Politik bebas aktif ini hendaknya menjadi contoh pada negara-negara dikawasan samudera hindia untuk tidak terikat dalam dominasi negara kuat baik secara ekonomi, politik, dan militer.

“Hanya dengan melepaskan dominasi tersebut, negara-negara dikawasan samudera hindia akan menjadi negara yang berdaulat, dalam menentukan masa depan bangsa-bangsa di samudera hindia,” sebutnya.

Masih kata Harif, resolusi ketiga adalah kerjasama non ekspansi
Belajar dari tradisi hubungan internasional kontemporer bahwa kerjasama hanyalah cover dalam relasi antar negara-negara, namun muatannya adalah menjadi alat negara tertentu untuk melakukan ekspansi ekonomi, politik, dan militer. Dengan bentuk kerjasama yang demikian, negara berkembang hanya menjadi sasaran empuk dalam ekspansi negara kuat ataupun negara yang menjadi bagian aliansi politik negara kuat tersebut untuk menjalankan kepentingan ganda.

“Dan negara berkembang cendrung dipaksakan untuk ikut dalam kerjasama tersebut dengan dalih akan diberikan bantuan untuk melakukan pembiayaan pembangunan,” bebernya.

Dia mencontohkan dari kerjasama ini adalah kerjasama di bidang perdagangan, misalanya ekspor Indonesia ke Afrika Selatan di tahun 2011 mencapai USD 1,43 milyar, sementara impor indonesia dari Afrika Selatan mencapai USD USD 705 Juta (antara 2011). Potensi lain adalah ekspor Indonesia dipasar afrika mencapai USD 550 milyar ditahun 2016, namun realisasi ekspor Indonesia baru USD 4,2 milyar. Potensi Ekspor Indonesia kepasar timur tengah mencapai USD 975 milyar, namun baru terealisasi USD 5 milyar (setgab 2017). Indonesia juga terus membuka peluang investasi pada negara-negara anggota IORA untuk berinvestasi di Indonesia terutama disektor industri, pariwisata, infrastruktur, dll.

Resolusi keempat, lanjut dia, transformasi ekonomi. Nantinya mendorong negara-negara berkembang di kawasan samudera hindia anggota IORA untuk bangkit melakukan transformasi ekonomi. Dari ekonomi bahan baku menjadi ekonomi industri. Adanya kesadaran bahwa negara berkembang tidak akan bisa bangkit dan menjadi negara maju, jika terus mengandalkan sektor ekonomi bahan baku. Sehingga transformasi ekonomi industri perlu dilakukan secepatnya untuk mengimbangi kekuatan ekonomi negara industri maju dan negara-negara di IORA tidak menjadi pasar dan negara konsumen. Industrialisasi berdasarkan potensi sumberdaya masing-masing negara.

“Artinya bahwa bahan baku yang tersedia harus mampu dikelola sendiri,” ucapnya.

Resolusi terakhir, tambah Harif, Poros maritim dunia. Poros maritim dunia berbeda dengan Trans Pasific Partnership (TPP) yang di gagas oleh Amerika Serikat, berbeda dengan Jalur Sutra Maritim (Maritime Silk Road) yang digagas oleh Tiongkok, juga berbeda dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang digagas oleh Australia. Bahwa poros yang dibangun oleh Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia hanya ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga menjadikan negara lain sebagai sirkuit dagang dari ekspansi untuk ekonomi, politik, dan militer.
Indonesia harus bertekad untuk mengembalikan kejayaan maritim negara-negara dikawasan samudera hindia.

“Menegaskan bahwa Poros maritim dunia akan menjadi kekuatan maritim negara-negara dikawasan samudera hindia bukan hanya untuk kepentingan indonesia tetapi untuk kepentingan bersama negara anggota IORA,” tandasnya.