Beranda Ekobiz Ekonomi NTP Desember 2018: Petani Pangan terus meningkat, Petani Perkebunan Butuh Upaya Penyelamatan

NTP Desember 2018: Petani Pangan terus meningkat, Petani Perkebunan Butuh Upaya Penyelamatan

1.413 views
Henry Saragih
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih. [istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan selama tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Per Desember 2018, NTP tanaman pangan berada di 107,23. Sebaliknya, NTP perkebunan rakyat terus melorot hingga mencapai titik 94,48 di bulan Desember 2018.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, bahwa berdasarkan NTP ini berarti kesejahteraan petani tanaman pangan meningkat, dan akan terus meningkat ke depannya.

“Kita berharap akan bisa ditemukan suatu titik keseimbangan harga yang terbaik, dimana terjadi peningkatan terus NTP petani dan pada saat yang sama barang-barang yang sampai di konsumen dengan harga yang lebih layak, sehat, aman dan terjaganya ekologi, serta keselamatan alam kita,” kata Henry dalam siaran persnya di Medan, Sumatera Utara, yang diterima Redaksikota, Jumat (4/1/2019).

“Agar petani semakin sejahtera dan rakyat mendapatkan pangan yang sehat, sehingga ekonomi Indonesia maju dan semakin stabil,” sambungnya.

Di sisi lain, melorotnya NTP perkebunan rakyat, kecuali perkebunan kopi yang masih baik lebih disebabkan karena pemerintahan sebelumnya tidak menelurkan kebijakan komprehensif dan solutif.

“Produksi tidak dikontrol oleh pemerintah sebelumnya, tidak ada regulasi berapa luas kebun, perkebunan besar dibiarkan menanam sawit seluas yang mereka mampu, demikian juga rakyat, sedangkan mata rantai perdagangan dan pengolahannya hanya dikuasai oleh korporasi besar. Ketika sekarang ada pembatasan dari pihak importir, misal sawit dibatasi impornya oleh eropa maka harga sawit menjadi anjlok,” papar Henry.

Henry melanjutkan, SPI dalam hal ini mendukung dan mendorong kebijakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan moratorium sawit, hilirisasi sawit dan karet. Juga upaya mengkonversi sebagian tanaman perkebunan sawit dan karet tersebut untuk menjadi tanaman pangan, hortikultura dan areal penggembalaan yang terintegrasi seperti yang disampaikan presiden beberapa minggu lalu.

“SPI juga meminta Presiden Jokowi agar mata rantai perdagangan dan industri dasarnya dikelola oleh rakyat melalui koperasi-koperasi petani,” lanjutnya.

Hal itu telah terbukti pengelolaan perkebunan kopi yang mayoritas dikelola petani dan koperasi petani. Sedangkan korporasi baik baik badan usaha negara(BUMN) dan swasta pada industri lanjutannya.

“Misalnya pabrik kelapa sawit ukuran mini bisa menjadi solusi dan pengelolaan perkebunan diserahkan kepada petani dan menerapkan prinsip-prinsip pertanian ekologis,” tutup Henry.

(rel)