Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

SURABAYA, Redaksikota – DPRD Jatim secara terang-terangan merasa dilangkahi dengan keputusan pemerintah, untuk menutup dan mengalihfungsikan pabrik gula di Jatim untuk tempat wisata heritage. Alasannya, pemerintah pusat dinilai tak pernah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim sendiri.

“Pabrik gula itu menguasai hajat hidup orang banyak dalam hal petani tebu, yang tentunya juga kewenangan dari Pemprov untuk melindungi hajat hidup masyarakat Jatim khususnya petani gula. Jadi seharusnya pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemprov untuk mengambil keputusan tersebut. Bukan seenaknya begitu mengubah pabrik gula untuk wisata heritage,” ungkap anggota Komis B DPRD Jatim, Agus Maimun saat dikonfirmasi, Rabu (4/1/2017).

Agus Maimun menjelaskan seyogyannya pemerintah berkoordinasi dengan Pemprov membicarakan nasib pabrik gula di Jatim. Apalagi dampak yang jelas terjadi adalah menyangkut nasib pada petani tebu dan produksi gula sendiri, sebagai bagian dari matapencaharian warga.

Agus Maimun
Anggota Komis B DPRD Jatim, Agus Maimun. [foto : istimewa]
“Pusat seharusnya mikir bagaimana nasib petani tebu dan infrastruktur pabrik gula di Jatim. Terus mau dikemanakan lahan tebu yang ada di Jatim. Ini seharusnya bisa dipikir pemerintah,” terang politisi asal PAN ini.

Bahkan kata Agus Maimun, dirinya sangsi jika ini dibiarkan secara terus menerus, tentunya akan menambah daftar panjang kemiskinan di Jatim.

“Gubernur Jatim itu berupaya maksimal untuk pengentasan kemiskinan di Jatim. Tapi dengan penutupan pabrik gula tersebut tentunya akan menambah kemiskinan di Jatim di sektor petani tebu,” jelasnya. [setya]