BERBAGI
BUMN
BUMN

Redaksikota – Aktivis Rumah Gerakan 98, Sulaiman Haikal menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus segera melakukan percepatan perundingan divestasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport.

“Kementerian BUMN tidak boleh berlama-lama, karena divestasi merupakan kewenangan BUMN,” kata Haikal dalam keterangan persnya yang diterima Redaksikota, Jumat (5/1/2018).

Ia mengatakan desakan tersebut penting dilakukan agar tidak ada potensi upaya intervensi dari pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pemodal semata, sehingga kepentingan Indonesia sendiri terabaikan.

“Saya khawatir jika perundingan molor maka tidak tertutup kemungkinan intervensi dari pihak-pihak lain yang akan mengganggu kepentingan nasional di Freeport Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia telah mendapat perpanjangan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditinjau setiap enam bulan. Saat ini IUPK tersebut diperpanjang karena perundingan dengan Freeport terkait detail divestasi saham sebesar 51% belum tuntas.

Sekarang dasar hukum operasional Freeport Indonesia tidak lagi Kontrak Karya (KK), namun sudah berdasarkan IUPK. Dan sampai saat ini belum ada keputusan final mengenai empat poin yang sedang dirundingkan. Yakni, perubahan izin dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, pembangunan fasilitas pemur­nian dan pengolahan mineral (smelter), stabilisasi investasi, dan skema divestasi.

“Kementerian BUMN harus secepatnya mentuntaskan perundingan divestasi Freeport agar kedaulatan bangsa terjaga,” tutupnya.