Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha mengatakan bahwa akan menjadi sesuatu yang bagus jika perusahaan-perusahaan mineral milik BUMN bisa membeli saham Freeport. Semua hal pun sudah disiapkan, bahkan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan milik negara lainnya.

“Kami sudah memanggil beberapa BUMN dalam rapat kerja kemarin. Memang kita harus bisa menyiapkan diri,” ungkapnya usai Polemik Radio SindoTrijaya Network bertajuk “Republik Freeport” di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/2/2017).

Menurutnya, dalam hal ini pemerintah tidak mengambil alih 100% perusahaan tambang yang ada di Papua tersebut, tapi hanya sebagian dari sahamnya. Pengambilan saham tersebut disebut untuk mencerminkan kalau Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

“Divestasi adalah hak dan harus diberikan (kepada Pemerintah), perusahaan negara atau perusahaan nasional yang harus dirasakan dan dimaksimalkan,” tukasnya.

Diketahui, memang semenjak wacana perubahan kontrak kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia akan diubah, yang semula merupakan Kontrak Karya (KK) menjadi Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (SIUPK).

Sayangnya, kebijakan pemerintah Indonesia tersebut langsung mendapatkan reaksi keras dari perusahaan asal Amerika itu, yakni upaya mengajukan ke Arbitrasi hingga ancaman pemecatan beberapa karyawannya.