oleh

Tolak Penjualan Aset Pertamina, Ribuan Pekerja Gelar Istighosah

-Bisnis-155 views

Redaksikota.com – Ribuan Pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengakhiri aksi unjuk rasa dengan melakukan Istigosah dan doa bersama di pelataran gedung pertamina setelah melaksanakan shalat Jumat berjamaah di sana.

Dalam isi doa dan istighosah tersebut, mereka sangat berharap agar para penjahat di dalam tubuh perusahaan plat merah itu mendapatkan adzab dari Tuhan, sekaligus mendoakan agar baik pekerja maupun perusahaan diberikan kekuatan.

Saat ditemui wartawan usai kegiatan aksi damai dan istighosah di pelataran gedung PT Pertamina Persero, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengungkapkan bahwa kegiatan aksi bela pertamina merupakan upaya dari para pekerja pertamina untuk mendesak kebijakan yang diambil Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia berharap agar kedepan Menteri ESDM, Ignasius Jonan memberikan respon baik untuk dapat mengajak komunikasi.

“Mudah-mudahan Allah SWT yang (Maha) membolak-balikkan hati bisa membalikkan atau melunakkan hati pejabat-pejabat yang lebih berpihak kepda Pertamina lebih menjaga Pertamina sebagai unit bisnis yang strategis yang menjaga hajat hidup orang banyak dijaga sampai akhir hayat,” ucapnya saat ditemui di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).

Arie belum bisa memastikan kapan keduanya akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Kementerian ESDM. Meski demikian ia menekankan dalam hal ini pemerintah harus mampu mengambil keputusan sebaik mungkin.

Ari gumilang
Presiden FSPPB, Ari Gumilang. (istimewa)

“Keputusan-keputusan strategis yang harus diambil oleh kementerian ESDM terutama terkait dengan blok Rokan dan kebijakan BBM,” imbuh Arie.

Selanjutnya Arie menambahkan aksi unjuk rasa tersebut merupakan akumulasi hal yang telah dirasakan oleh para pekerja selama ini khususnya kebijakan dan aksi korporasi yang menurutnya menghancurkan masa depan pertamina sebagai perusahaan BUMN yang memegang peran penting dalam kedaulatan sebuah negara.

“Kita lakukan aksi-aksi di seluruh wilayah, di Cilacap, di Surabaya, lalu Semarang sampai Jayapura, Papua semuanya menyuarakan suatu kegundahan dan aspirasi yang sama bahwa kondisi pertamina ini harus distabilkan karena ini menyangkut hajat hidup org banyak dan ini masa depan bangsa,” tutupnya.

Berikut siaran pers tuntutan aksi FSPPB hari ini :

Nomor : 116/FSPPB/VII/2018-TH%
Lampiran : _
Perihal : Tuntutan Aksi Damai Bela Pertamina

Kepada Yth.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Di Jakarta

Menyikapi konstelasi dan kondisi Pertamina saat ini kami dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengkritisi kebijakan pemerintah antara lain:

1. Harga Jual BBM

(Mengacu Perpres No. 43 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan presiden No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak)

Pendapat FSPPB :

a. Harga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu premium dan Jenis BBM Tertentu yaitu Solar saat ini yang tidak mengalami kenaikan sejak bulan April tahun 2016 menyebabkan terjadinya kerugian Pertamina.

Kondisi ini bertambah berat dengan naiknya harga Crude Oil sampai diatas 70 USD/Barrel dan Kurs Dollar yang saat ini sudah mencapai diatas Rp14.300. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan.

b. Kerugian yang diakibatkan penjualan BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu premium dan Jenis BBM Tertentu Solar, bertentangan dengan UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

c. Dengan kerugian atas penjualan jenis BBM tersebut, akan berdampak terhadap kemampuan Pertamina dalam hal penyediaan stok BBM Nasional. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi ketahanan BBM Secara nasional.

2. Wilayah Kerja Migas yang akan habis masa kontrak kerjasama.

(Mengacu Permen ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya)

Pendapat FSPPB:

a. Bahwa berdasarkan amanah UUD 1945, minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya alam yang penting bagi negara dan menguas hajat hidup orang banyak harus berada dalam penguasaan negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

b. Permen ESDM No. 23 Tahun 2018 tidak mencerminkan keberpihakan pada kepentingan rakyat dan amanah konstitusi karena lebih mengedepankan kepentingan kontraktor migas selain Pertamina yang merupakan 100% perusahaan milik negara.

Tuntutan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu:

1. Tambahkan subsidi BBM atau naikkan harga BBM sesuai harga keekonomian.

2. Batalkan Permen ESDM No. 23 Tahun 2018 yang tidak mencerminkan
keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Atas nama Pekerja Pertamina, demikian tuntutan ini disampaikan.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu

Presiden,
Arie Gumilar

Komentar

Jangan Lewatkan