NET
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara memberikan ancaman keras kepada perusahaan penyedia layanan jaringan internet dan TV Kabel yakni First Media dan Bolt yakni pencabutan izin frekuensi jika tidak bersedia melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuansi.

Disampaikan Menteri yang karib disapa Chief R.A tersebut menegaskan bahwa batas akhir settlement perusahaan broadband tersebut akan berakhir per tanggal 17 November 2018. Jika PT First Media dan Bolt yang dikendalikan oleh PT Internux tersebut tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, maka layanan akan dicabut.

“Ini menggunakan frekuensi 2,3 GHz, bukan berkaitan dengan ziin operasi tapi izin frekuensi. Kalau tidak ada settlement sampai 17 November, bisa dicabut izin penggunaan frekuensinya,” kata Chief RA di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Uniknya, tagihan tersebut bukannya dipenuhi oleh kedua perusahaan tersebut dengan baik justru disikapi dengan menabuh genderang perang. Pasalnya, baik PT First media maupun Internux melakukan gugatan kepada Kominfo tepatnya ke Direktur Operasi Sumber Daya di Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika (SDPPI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pun demikian, Chief RA menegaskan upaya hukum First Media dan Internux tersebut tidak akan mengubah apapun terkait dengan tagihan BHP frekuensi yang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan yang menggunakan layanan frekuensi tersebut.

“Tidak ada kaitannya antara ini (gugatan di PTUN -red) dengan tenggat pembayaran BHP frekuensi,” tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa pemerintah melalui Kominfo telah melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja dan kewajiban yang dibebankan dan dimiliki oleh perusahaan yang menjadi operator broadband di Indonesia. Dan dalam evaluasi tersebut, diketahui PT Internux yang menjalankan layanan broadband Bolt menunggak total biaya BHP sebesar Rp708,41 miliar, dengan rincian tunggakan Internux Rp 343,57 miliar dan First Media Rp 364,84 miliar selama kurun waktu 2016 hingga 2017.

(red)