Beranda Ekobiz Bisnis FBK Pulogadung Tolak Pemagangan Jadi Kedok Outsourcing

FBK Pulogadung Tolak Pemagangan Jadi Kedok Outsourcing

107 views
Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah
Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah dan Sandiaga Salahuddin Uno.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah menentang keras adanya sistem outsourcing yang dinilainya hanya kedok dari sistem pemagangan yang justru merugikan kalangan kaum buruh di Indonesia.

“Sejumlah perusahaan mempekerjakan karyawan dengan kedok magang sehingga ongkosnya lebih murah. Praktik pekerja magang itu kami nilai lebih buruk dari outsourcing,” kata Hilman dalam siaran persnya, Minggu (7/7/2019).

Bahkan ia menyebutkan bahwa sejauh ini praktik semacam itu masih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nakal di Indonesia.

“Modus pekerja yang direkrut sebagai tenaga magang oleh perusahaan nakal sampai saat ini masih marak,” ujarnya.

Menurut Hilman, merekrut pekerja magang tidak bisa disamakan dengan merekrut pekerja kontrak. Magang identik dengan kegiatan kurikulum dan selalu ada evaluasi secara periodik dan tidak terkait langsung dengan output produksi dengan periode kerja yang tidak penuh.

Sementara saat ini kata Himan, banyak perusahaan yang berproduksi atas nama magang. Sementara jika seseorang melakukan praktik magang satu tahun rutin berturut-turut, maka itu bukan dalam kategori magang melainkan sudah dikategorikan sebagai bekerja alias karyawan.

Dan bagi Hilman, praktik-praktik nakal semacam ini harus dituntaskan oleh pemegang otoritas terkait, termasuk kementerian tenaga kerja.

“Praktik semacam itu termasuk dalam penyimpangan yang harus diluruskan karena merugikan pekerja yang berstatus magang,” tuturnya.

Ia pun mengatakan masalah pemagangan yang selama ini terus diributkan oleh pekerja dengan pengusaha harus ditempatnya sesuai dengan ketentuan UU No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.

“Jika ada praktik pemagangan yang melanggar ketentuan, justru hal itu yang harus kita tolak,” tegasnya.

Permenaker No 36 tahun 2016 tentang Pemagangan di Dalam Negeri, dianggap merugikan hak-hak pekerja. Peraturan tersebut malah membuat celah bagi perusahaan untuk semakin eksploitatif terhadap pekerja. Banyak kalangan dan praktisi buruh menganggap bahwa Permenaker tersebut hanya menguntungkan bagi perusahaan saja.

Berdasarkan Permenaker No 36/2016, pengusaha dapat mempekerjakan peserta magang hingga 30 persen dari jumlah karyawan. Jangka waktunya satu tahun. Namun dapat diperpanjang terus, tanpa kewajiban membayar upah. Alasannya, pemagangan sebagai bagian sistem pelatihan kerja untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Peserta magang hanya berhak dapat uang saku yang meliputi biaya transpor, uang makan, dan insentif yang besarannya ditentukan sepihak oleh perusahaan.

Dalam rapat konsultasi publik Kementerian Ketenagakerjaan dengan serikat pekerja, telah disampaikan draf revisi Permenaker No 36/2016. Isinya, justru lebih eksploitatif. Karena pengusaha diperbolehkan menggunakan sistem shift hingga shift malam. Selain itu, ketentuan soal tidak adanya upah juga masih tetap ingin dipertahankan oleh pemerintah. Padahal ada banyak temuan bahwa banyak pengusaha yang justru mempekerjakan peserta pemagangan dan memberikan target pekerjaan yang harus dicapai kepada peserta pemagangan, serta memberlakukan lembur.

Menurut tujuannya pemagangan itu adalah pelatihan kerja. Lemahnya pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan, baik tingkat pusat sampai daerah,terhadap pelanggaran di lapangan, juga berdampak pada pekerja.

“Kami menyerukan kepada buruh Indonesia untuk pro aktif memberikan edukasi dan advokasi terhadap sesama buruh demi terwujudnya kesejahteraan kaum buruh Indonesia,” tutup Hilman.