Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Corporate Social Responsibility (CSR) dipandang sebagai komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi.

Disamping itu, CSR juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup bagi para pekerja dan keluarganya. Demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.

Namun sampai saat ini CSR belum mendapat perhatian serius serta belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap makna CSR dan pengelolaannya serta belum mengkoordinirnya secara profesional.

“CSR merupakan aset besar bangsa yang memiliki dampak positif luar biasa secara personal maupun sosial serta Pembangunan Negara, tapi sayangnya belum mendapatkan perhatian serius dalam pengelolaannya,” kata ketua Umum Lembaga Pengelola CSR Indonesia, Teten Indra A kepada wartawan, Kamis (6/9/2018).

Pria yang akrab disapa Teten itu menyatakan, sejauh ini pengelolaan CSR belum tertata dengan baik. Pasalnya banyak sekali perusahan sawasta nasional dan asing yang beroperasi di Indonesia. Dimana Perusahan-perusahan itu telah mengeluarkan biaya CSR yang begitu besar namun belum optimal dalam pemanfaatan dan pelaksanaannya.

Lantaran itu, dibutuhkan satu lembaga yang profesional untuk menyusun program, memanfaatkan dan mengelolah CSR dengan lebih optimal dan pro rakyat. Dia menegskan, inilah yang mendasari berdirinya LPCI.

“Kami coba munculkan paradigma dan terobosan baru lewat brdirinya LPCI dalam mengelola CSR perusahan. Prinsipnya, harus terkoordinir agar tertata rapi, terhimpun dan berkesinambungan,” ujarnya.

Diketahui, LPCI adalah lembaga matchmaker antara pemberi CSR dan penerima manfaat di seluruh Indoneska. Didirikan dengan misi mengamalkan dan menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga independen ini disahkan berdarkan SK. Menteri Hukum dan Ham-RI. Bernomor : AHU-0016970.AH.0104 Tahun 2017, Tanggal 15 Nobember 2017 dengan bentuk Yayasan.

Berdasarkan SK tersebut, maka Kementrian Koordinator Bidang politik, Hukum dan Ham dalam surat rekomendasinya dengan Nomor: 175/DN.00.00/1/2018 menghimbau kepad seluruh perusahan swasta oeserta CSR untuk bekerja sama dengan LPCI dalam pengelolaan CSR.

Selain itu, dalam surat Sesmenko Polhukam Nomor: B-173.00.00/1/2018 juga dihimbau kepada seluruh Gubernur, Bupati dan walikota untuk bekerja sama dan membantu LPCI dalam menjalankan sosialisasi dan perencanaan pembangunan CSR.

Berdirinnya lembaga independen ini tidak terlepas dari rekomendasi pemerintah. Saat ini kinerja LPCI berada di bawah naungan Kementrian Koordinatir Politik, Hukum dan Ham.

LPCI juga bermitra dengan Perkumpulan Pengelola CSR Indonesia (PEPCI). Kemitraan tersebut di tandai dengan kunjungan yang di lakukan oleh Ketua umum LPCI ke kantor Perkumpulan Pengelola CSR Indonesia (PEPCI) dan di bangung komitmen kerja sama yang di tandai dengan serah terima plakat oleh Taslim ketua umum PEPCI dan LPCI di kantor PEPCI. Lanjut Taslim ketua umum PEPCI Tujuan bermitra, agar LPCI mudah membangun sistem komunikasi dan koordinasi dalam upaya pembinaan perusahan agar bisa profesional dalam pengelolaan dana CSR. Sedangkan tugas LPCI hanya mengelola dana CSR perusahan swasta nasional dan multinasional.

“Harus bisa dibedakan, terkadang orang salah kira, kita hanya mengelola CSR swasta nasional dan asing saja, kalau BUMN tidak, BUMN kan sudah ada Permen-nya sendiri,” ucapnya.

CSR perusahan swasta yang kami kelolah, lanjut teten, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurutnya, aturan terkait pengelolaan CSR sudah ada sejak tahun 2008.

“Ada sekitar 7 aturan yang mengatur tentang CSR, 5 diantaranya Undang-undang, 2 Peraturan menteri, ini sudah berlaku sejak 2008 lalu,” terang Teten.

Menyinggung tugas pokok, Teten menyebutkan LPCI bertugas menyiapkan dana, menyusun program dan pengawasan program.

Tentang penyiapan dana, lanjut teten, Dana CSR yang dihimpun dari perusahan, di kisarkan 2 sampai 3 prosen dari laba bersih perusahan. Hanya saja angka itu masih dalam proses pembahasan.

“CSR yang akan kita tarik, misalnya sebuah perusahan laba bersihnya Rp100 juta, maka akan ditarik 2-3 persen dari angka itu, tapi itu masih kami bahas lagi,” ujarnya.

Sementara itu tentang penyiapan program, LPCI sebelum menyiapkan program, dilakukan sosialisasi dan diskusi langsung dengan pejabat daerah ditingkat provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan serta kebutuhan pembangunan dalam menyusun program kerja LPCI.

“Proses sosialisasi dan diskusi kami lakukan langsung dengan pejabat daerah sampai tingkat desa untuk mengetahui kebutuhan pembangunan yang mendesak bagi rakyat agar tepat sasaran,” ucapnya.

Teten mengungkapkan, Data kementrian menyebut dari 72.000 desa di Indonesia, ada sekitar 2.500-3.000 desa yang belum mendapatkan akses kelistrikan. Menurutnya, ini akan menjadi salah satu program prioritas LPCI.

“Data kementrian menyebut ada sekira 2.500 sampai 3.000 desa yang masih gelap, belum tersentuh akses listrik, ini salah satu prioritas kami, namanya program Indonesia Terang,rencananya 60 prosen dari dana CSR akan kami alokasikan untuk elektrifikasi mandiri ke desa-desa tersebut, misalnya mengadakan PJU basis panel Surya,” ucapnya.

Sedangkan tentang upaya pengawasan, LPCI malukannya dengan cara bermitra bersama asosiasi perusahan untuk menjalankannya. Dia mencontohkan, misalnya untuk evaluasi program kelistrikan, maka perusahan yang mlakukan evaluasi akan ditunjuk oleh pihak asosiasi.

Teten juga mengungkapkan saat ini LPCI sedang menjalankan program CSR dengan asosiasi perusahan Korea, yakni Korea Sinzisikin Association Corpoorate berdasarkan Memorandum Of Agreement (MOA) yang sudah ditanda tangani di Hotel Jw. Marriot pada 23 April 2018, serta disaksikan langsung oleh pihak kementrian koordinator Politik, Hukum dan Ham.

Baru-baru ini LPCI juga sudah menindak lanjuti MOA tersebut dengan memaparkan langsung program-program kerja LPCI di hadapan Korea Sinzisikin Assocition di kota Soul dan Busan.

“Kami saat ini sedang menjalankan CSR dengan Asosiasi Perusahan Korea, data atase perdagangan kita menyebut ada sekitar 2000 perusahan Korea di Indonesia, sudah dibuat MOA dan kami juga sudah memaparkan program kerja LPCI kepada mereka di Soul dan Busan beberap waktu lalu,” pungkasnya.

(rel)