Beranda Ekobiz Diduga Langgar UU Ketenagakerjaan, Eks Karyawan PT Sinarmas Ajukan Gugatan

Diduga Langgar UU Ketenagakerjaan, Eks Karyawan PT Sinarmas Ajukan Gugatan

821 views
Ilustrasi gambar
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com, Bogor – Dikatakan dan diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) namun dikesampingkan. Pasal 62 UUK yang berbunyi:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukankarena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Sedangkan Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 UUK yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Demikian disampaikan inisial H (Eks Karyawan Sinarmas – Red) Warga Kota Bogor Jawa Barat, saat dimintai keterangannya oleh awak media beberapa waktu lalu.

Menurutnya sebelum kontrak kerja berakhir di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Depok, telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan No.0063/PKWT ll/SMMF-HRD lnt/DPK/IV/2018 yakni dengan masa kontrak 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 26 April 2018 sampai dengan 25 April 2019. Akan tetapi pada kenyataannya, kala memasuki bulan Keempat (4) tepatnya tanggal 29 Agustus 2018, H mendapatkan informasi bahwa dirinya diberhentikan oleh perusahaan dimana dia bekerja.

Merasa belum mendapatkan  pemberitahuan/peringatan lewat surat, ia pun bingung karena selama dia bekerja dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran berat yang dianggap merugikan perusahaan.

“Saya sangat kecewa dengan sikap perusahaan yang seenaknya memberhentikan karyawan tanpa ada pemberitahuan, seharusnya sebelum ada pemberhentian perusahaan memberikan informasi melalui surat atau tidak komunikasi via telepon dengan alasan yang jelas,” terang H, dengan nada kesal.

Pasca mendapatkan kabar tidak mengenakan, H pun bergegas mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok dan melaporkan kebagian Bidang Hubungan Industrial atas dugaan pelanggaran yang tengah dilakukan oleh PT Sinarmas Multifinance Cabang Depok, tentang PHK secara sepihak dan tidak ada penggantian kompensasi selama sisa kontrak  8(delapan) bulan.

Menanggapi laporan tersebut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan Ema Komariah menjelaskan, “apabila sedemikian kasusnya, seperti apa yang telah disampaikan oleh saudara H sebagai pekerja sudah tentu perusahaan itu diduga melanggar pasal 62 UUK  dan Perusahaan wajib mengganti uang  upah/buruh sisa kontrak kerja selama 8 ( delapan) bulan dan kami akan segera melakukan sidak,” tegasnya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya perjanjian kerja ini maka timbulah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dalam hal ini pengusaha dan buruh. Perjanjian kerja ini haruslah ditaati oleh pengusaha dan buruh karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, seperti yang tertera dalam Pasal 1338KUHPerdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya…”

Lebih jauh, rencananya H memutuskan akan menempuh jalur hukum dan langkah pertama dirinya menempuh proses penyelesaian sengketa Bipartit lalu penyelesaian melalui mediator hubungan industrial. “Apabila langkah tersebut tidak mendapatkan hasil, maka pekerja saya akan menempuh jalur pengadilan Hubungan Industrial,” jelasnya.

Kontributor: HEPI

Editor: Setyaone