oleh

Aktivis PMP3R Sebut, Bupati Terpilih Harus Segera Keluarkan Perbup Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

Redaksikota|Bogor – Sebagai landasan dan Payung Hukum tentu harus di terbitkan regulasi dibawahnya dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.  Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Pembangunan Pasundan Raya (PMP3R), Anwar Resa kepada Redaksikota.com menjelaskan, kepala desa tidak boleh mengangkat dan memberhentikan perangkat desa secara politis dan sewenang-wenang dengan alasan hak preogratif, semua itu harus melalui mekanisme regulasi yang berlaku.

“Saya berharap dalam waktu dekat dan setelah Bupati terpilih atau dilantik untuk masa jabatan Periode 2018-2023 nanti, meminta untuk segera menerbitkan Perbup tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Agar nantinya ada kepastian tentang nasib para pangabdi/perangkat Desa,” Terang Anwar, lewat pesan singkatnya.

Dijelaskan Anwar, Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten dengan Visi – Misinya menjadi Kabupaten termaju di Indonesia dan sudah selayaknya memikirkan nasib para perangkat desa.

“Mengapa Perbup tersebut dibutuhkan, mengingat adanya tindakan sewenang-wenang para kepala desa dalam menentukan, mengangkat dan mengganti para perangkat desa sesuai dengan kehendak hatinya,” Jelas Anwar, dengan nada lantang.

Banyak perangkat desa yang telah mengbdi, Sambung Anwar, dari sekian tahun lamanya harus berhenti dan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan yang dilandasi kepentingan politis para kepala desa. “Semua itu dilakukan tanpa melalui mekanisme prosedural dan profesional, sebagai mana telah diatur dalam Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa,” Jelasnya.

Lebih jauh Anwar menerangkan, dari rangkaian diatas dan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal, para perangkat desa dengan pengabdianya yang tulus akan terpacu dan timbul etos kerja baik
profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Semua itu terjadi apabila adanya kepastian tentang nasib dan kesejahteraan mereka. Agar lebih baik kedepannya, sudah selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memperhatikan para pengabdi Desa” Imbuh Anwar.

Ones

 

Komentar

Jangan Lewatkan