Jakarta – Mike Verawaty selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyampaikan pandangannya bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban konstitusional dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Menurutnya, struktur tersebut menegaskan bahwa institusi kepolisian berada dalam kendali otoritas sipil tertinggi negara sehingga arah kebijakan keamanan dan penegakan hukum tetap sejalan dengan mandat konstitusi dan kepentingan masyarakat luas.
Ia menilai bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden juga memberikan kejelasan garis komando serta tanggung jawab politik yang tegas dalam pengelolaan keamanan nasional.
“Dalam sistem pemerintahan demokratis, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki mandat untuk memastikan bahwa seluruh instrumen negara, termasuk kepolisian, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.” kata dia.
Lebih lanjut, Mike Verawaty menegaskan bahwa dukungan terhadap posisi tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk menjaga independensi dan profesionalitas Polri. Ia berpandangan bahwa institusi kepolisian harus tetap berdiri sebagai aparat penegak hukum yang netral, tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis, serta mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.
“Reformasi Polri tetap menjadi agenda penting yang tidak dapat diabaikan. Namun reformasi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan struktur kelembagaan, melainkan harus dimulai dari perubahan kultur organisasi di internal kepolisian.” tegasnya.
Menurutnya, transformasi budaya kerja menuju pendekatan yang lebih humanis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat merupakan fondasi utama dalam membangun institusi kepolisian yang modern dan dipercaya publik.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan sebagai bagian dari proses reformasi institusi kepolisian. Mekanisme pengawasan internal perlu diperkuat secara konsisten, sementara pengawasan eksternal harus berjalan efektif untuk memastikan setiap tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum dan etika.
“Dengan pengawasan yang kuat serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, kita meyakini Polri dapat terus berkembang menjadi institusi yang profesional, independen, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.” pungkasnya.
