Jakarta — Bencana tanah longsor yang terjadi di ruas jalan Trans Nabire–Ilaga, tepatnya di kilometer 139 hingga 141, sejak 14 Agustus hingga awal September 2025, telah mengganggu aktivitas masyarakat di lima kabupaten di wilayah Papua Tengah. Dampak paling signifikan dirasakan di Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, serta Intan Jaya.
Akses transportasi yang terputus akibat longsor tersebut membuat distribusi barang terhambat, menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), inflasi ekonomi, serta kerugian yang dialami oleh pelaku usaha lintas kabupaten. Profesi seperti sopir dan pedagang antar daerah pun ikut merasakan dampaknya, karena pendapatan mereka menurun drastis.
Menanggapi kondisi ini, Koordinator Solidaritas Generasi Muda-Papua (SGM-P) wilayah Papua Tengah, Alfred Pekei, menyampaikan keprihatinan sekaligus desakan tegas kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata dalam menangani bencana ini.
“Kita prihatin dengan kesulitan aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut terganggu karena jalur transportasi terputus. Ekonomi mengalami inflasi dan pengusaha alami kerugian, termasuk profesi sopir yang tidak seperti biasa pendapatannya,” ujar Alfred dalam pernyataan yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada pihak media.
Dalam pernyataannya, Alfred juga menyampaikan sejumlah harapan dan desakan kepada pihak terkait, antara lain:
1. Balai Jalan Nasional diminta untuk segera turun ke lokasi dan memulai pekerjaan perbaikan infrastruktur yang terdampak.
2. Gubernur Papua Tengah diharapkan segera memanggil Kepala Balai jika belum ada respon atau tindakan nyata yang dilakukan.
3. Dinas PUPR Papua Tengah harus segera menyampaikan kondisi terkini kepada Gubernur untuk mendapat perhatian serius.
4. Para Bupati di tiga kabupaten terdampak didesak untuk segera bersurat kepada Kepala Balai, Gubernur Papua Tengah, dan Dinas PUPR agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu dan cepat.
Alfred Pekei, yang juga merupakan alumnus dari kota studi Malang, Jawa Timur, menegaskan bahwa bencana ini bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi menyangkut hajat hidup banyak masyarakat yang kini semakin terhimpit secara ekonomi.
SGM-P Papua Tengah berharap agar pemerintah tidak menutup mata dan segera turun tangan demi mengembalikan aktivitas masyarakat ke kondisi normal secepat mungkin.
