Redaksikota.com – Direktur Utama CV Quantitas Rezeki Semesta, Ria Aulia mengatakan bahwa PB HMI memiliki utang kepada perusahaannya sebesar Rp1,2 Miliar. Utang berasal dari layanan akomodasi tiket pesawat kepada kader dan pengurus organisasi hijau hitam tersebut saat menggelar Kongres ke- XXXII tahun 2023 di Pontianak.
“Terima kasih atas kedzoliman yang sudah dilakukan kepada usaha saya, QRS travel, keluarga saya, dan tim saya secara materiil dan immateriil,” tulis Ria di akun TikTok @qrsfashion seperti dikutip dari Holopis.com, Senin (28/7/2025).
Bahkan ia pun mengaku sudah mencoba menghubungi Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan agar kasus utang pembayaran akomodasi tersebut segera dituntaskan. Namun ia mengatakan jika jawaban Ketum PB HMI periode 2023-2025 tersebut justru membuatnya semakin sedih.
“Saya coba hubungin ketum yang diangkat saat kongres pun ditanggapin secara tidak baik, dan tidak bersedia membayar dengan alasan tidak ada dana,” ujarnya.
Bukannya membantu menyelesaikan utang yang diakibatkan atas kepanitiaan Kongres PB HMI ke 32 tersebut, Ria menyebut jika Ketum PB HMI tersebut malah mempersilakan agar pihaknya mengaudit organisasi bentukan Lafran Pane itu.
“Dan meminta kami untuk audit HMI, bahkan sekedar bertatap muka tuk dapat kejelasanpun ditolak,” tuturnya.
Di sisi lain, ia juga mengaku memiliki semua bukti baik pemintaan akomodasi dengan pesanan tiket pesawat yang dilakukan secara mendadak, bahkan chat dirinya dengan Bagas Kurniawan pun masih disimpan dengan baik. Sebab kata dia, ada narasi yang tidak baik dari bos PB HMI tersebut terhadap dirinya dan perusahaannya.
“(ada bukti chat), namun perkataan beliau berbeda saat ditanya oleh beberapa senior ke beliau tapi dengan jawaban beragam: bilang perusahaan saya bodong (saya ada legalitas), sudah dibayar (bukti bayar ke saya tidak ada), tanggung jawab ketum demisioner (sedangkan chat ke saya tidak ada pernyataan itu namun langsung bilang tidak ada dana), tidak menerima data tagihan (di chat tidak meminta, hanya langsung bilang tidak bisa membayar, tidak ada dana,” jelas Ria.
Terkait invoice atas pembelian tiket untuk akomodasi tersebut, Ria mengaku telah menyerahkan seluruhnya kepada pengurus PB HMI demisioner agar segera diselesaikan.
“Data semua padahal sudah saya serahkan dari saat selesai pemesanan ke tim HMI yang ditunjuk/hard dan soft, ke bendum demisioner berbentuk softfile, ke bagian hukum timnya sendiri/hardfile dan ke senior-senior yang menghubungi beliau/softflie. Bukti itu semua sudah ditunjukkan ke beliau oleh mereka, bahkan saya minta bertemupun ditolak,” lanjutnya.
Diterangkan Ria, baik Ketua Umum PB HMI saat ini maupun pengurus PB HMI demisioner pun seperti lepas tangan atas kasus ini. Sementara dirinya dan perusahaannya pun harus tetap menelan pil pahit kerugian miliaran rupiah selama 3 (tiga) tahun terakhir.
“Bahkan bagian hukumnya pun bilang kami melakukan pemerasan dan bilang ini bisa saja bukan orang HMI. Ini bukan wewenang kami tuk mengecek karena kami travel dan kami dikasih data oleh tim HMI yang ditunjuk kontak dengan kami. Berbagai alasan mereka layangkan tuk memojokkan kami, padahal kami minta hak kami,” tegas Ria.
Atas semua yang ia alami, Ria mengaku sudah nyaris kehabisan harapan untuk mendapatkan hak yang seharusnya ia terima dari layanan akomodasi yang ia berikan kepada PB HMI dalam kepentingan pelaksanaan Kongres yang kini membuat Bagas Kurniawan menjabat sebagai Ketua Umum periode 2023-2025.
“Apa salah kami meminta hak kami setelah pengorbanan yang kami lakukan? Kami hanya travel kecil mencari rezeki kenapa diperlakukan begini. Lontang lantung, putus asa, kecewa dan sedih, tuk membayar pengacarapun kami tidak sanggup, karena minus sekali karena ditimbulkan masalah ini,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Ria mengaku sangat kecewa karena merasa didzalimi oleh organisasi Kemahasiswaan yang berbasis Islam tersebut.
“Kami kecewa organisasi muslim namun kenapa pimpinan dan orang-orang yang terlibat sangat jauh dari kata amanah dan jujur,” imbuhnya.
Dalam kasus ini, Fadli Rumakefing selaku kuasa hukum QRS Travel pun meminta kepada PB HMI untuk segera menyelesaikan utang piutang yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Jangan sampai organisasi tersebut malah berlaku dzalim kepada orang lain.
“Akibat dari kelalaian dan ketidakkomitmennya PB HMI dalam menyelesaikan sisa utang sebagaimana yang telah dijanjikan kepada klien kami. Membuat klien kami mengalami kerugian baik materil maupun imateril,” kata Fadli.
