Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, menanggapi serius munculnya kembali wacana pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka oleh segelintir pihak yang mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI. Menurut Habib Syakur, narasi tersebut tidak berdasar secara konstitusional, cenderung provokatif, dan sarat kepentingan politik kekuasaan yang belum move on dari Pilpres 2024.
“Konstitusi kita tidak bisa dipakai untuk menuruti emosi atau ketidaksukaan pribadi. Wapres Gibran terpilih secara sah melalui Pemilu yang demokratis. Tidak ada dasar hukum untuk bicara pemakzulan kecuali ada pelanggaran berat yang dibuktikan secara hukum, bukan asumsi,” tegas Habib Syakur dalam keterangannya, hari ini.
Gibran Anak Muda Konstitusional, Bukan Ancaman
Habib Syakur menyayangkan adanya framing bahwa **Wapres Gibran merupakan sosok berbahaya** bila menggantikan Presiden Prabowo jika terjadi sesuatu.
“Justru bangsa ini perlu regenerasi kepemimpinan. Gibran mewakili generasi muda, dengan legitimasi suara rakyat, bukan hasil kudeta. Kalau ada yang mempertanyakan kapasitas, silakan beri masukan, bukan malah ajak makzulkan. Itu tidak dewasa,” ujar Habib.
Jangan Seret Nama Purnawirawan ke Panggung Provokasi
Ia juga meminta agar nama-nama besar purnawirawan TNI tidak dipakai untuk memantik perpecahan. Habib Syakur menilai, kebanyakan purnawirawan justru patriotik, cinta NKRI, dan setia pada proses demokrasi.
“Saya percaya banyak purnawirawan justru menjaga stabilitas bangsa. Yang ramai-ramai makzulkan Gibran itu hanya segelintir elit politik yang tidak rela kalah. Jangan bawa nama ‘purnawirawan’ untuk kepentingan mereka.”
MK Sudah Final, Stop Bahas Putusan Nomor 90
Terkait putusan MK Nomor 90 yang menjadi dasar Gibran bisa maju sebagai cawapres, Habib menegaskan bahwa putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat.
“Kita tidak bisa mundur ke belakang hanya karena tidak puas. Negara ini tidak boleh dipermainkan dengan narasi berulang yang sudah selesai di ranah hukum,” tegasnya.
Habib juga mempertanyakan motif terus diangkatnya isu akun anonim seperti “fufufafa” tanpa bukti hukum yang kuat. “Jika benar ada pelanggaran, tempuh proses hukum, bukan hanya lempar opini ke publik.”
Mari Jaga Pemerintahan dan Persatuan
Habib Syakur mengajak seluruh komponen bangsa — termasuk kalangan aktivis dan purnawirawan — untuk mendukung pemerintahan hasil Pemilu 2024, bukan terus-menerus menciptakan instabilitas.
“Tantangan bangsa ini ke depan sangat besar. Jangan sampai energi kita habis hanya untuk saling menjatuhkan. Gibran adalah Wapres terpilih, mari kita jaga, bimbing, dan beri ruang untuk bekerja bersama Presiden Prabowo,” pungkasnya.
