Jakarta – Aktivis Corong Rakyat Muhammad menyebut pernyataan politisi PDIP Deddy Sitorus soal usulan agar Polri dikembalikan ke TNI dan dibawah Kemendagri adalah langkah blunder buatnya dan Partainya.
“Ingat Jas Merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Pernyataan Deddy justru menelan ludah sendiri, karena di era Gus Dur-Megawati Polri dipisahkan dari TNI,” tegasnya, hari ini.
Dia pun mengingatkan pernyataan Mega yang mengenang sulitnya memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Saat menjabat presiden, Megawati meresmikan pemisahan Polri dari ABRI melalui penandatangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
“Pada 8 Januari 2002, Presiden Megawati Sukarno Putri menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini dihasilkan sebagai respons terhadap permintaan agar Polri menjadi lembaga yang mandiri dan terlepas dari ABRI. Jadi jelas, pernyataan Deddy blunder, sama aja permalukan Ketua Umumnya sendiri,” jelasnya.
Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.
“PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada”, sebutnya.
Dia juga menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri tak netral merupakan ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada.
“Tuduhan serius itu harus dibuktikan PDIP,” pungkasnya.
