JAKARTA – Politik identitas menjadi salah satu isu utama yang perlu diwaspadai menjelang Pilkada serentak 2024. Pembelahan dan polarisasi yang sangat kuat di kelompok masyarakat menjelang Pilkada serentak 2024.
Politik identitas harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.
“Indonesia adalah pemeluk sistem demokrasi pertama di dunia. 1955 Indonesia sudah menerapkan one man one vote. Setelah reformasi, demokrasi Indonesia harus terus terjaga,” ujar Dr. Ribut Nur Huda, M.Pd.I, M.A Pengasuh Mayla Institute dalam talkshow bersama Sultan TV, Kamis (18/07/2024).
Dr. Ribut menyebut, politik identitas dapat memecah belah dan mempengaruhi stabilitas pemerintahan.
“Stabilitas Pemilu tak bisa dihitung dari pemilihan ke pemilihan. Namun seberapa kuat negara hadir untuk memprovide keadilan. Sementara keadilan sendiri bukan hal yang mudah untuk diwujudkan,” tuturnya.
Ia menyebut, Politik Identitas membawa banyak kehancuran dibeberapa negara Timur Tengah dan Sudan. “Kita juga harus waspadai perkembangan Geopolitik Internasional. ”tambah mantan staf KBRI Khartoum Sudan tahun 2018-2020 tersebut.
“Sebenarnya demokrasi di Indonesia tak pernah keluar dari ajaran Islam, yang kemudian menyesuaikan dengan peradaban manusia. Indonesia menganut demokrasi berdasarkan kesepakatan bersama, yakni Pancasila,” tandasnya.
Karena itu, baik masyarakat, penegak hukum, maupun institusi pemerintah perlu bekerja sama menciptakan kontestasi politik yang sehat untuk mencegah politik identitas muncul dan menguat kembali Jelang Pilkada serentak 2024.
