Prabowo ungkap Refocusing Anggaran Kemenhan Saat Pandemi Covid

gibran prabowo

JCCNetwork.id- Dalam debat capres ketiga untuk Pemilu 2024, calon presiden kedua, Prabowo Subianto, menghadapi pertanyaan kritis dari rival politiknya, Ganjar Pranowo. Ganjar menyoroti beberapa statistik pertahanan dan keamanan Indonesia yang mengalami penurunan selama masa jabatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Prabowo, menjawab bahwa kendala utamanya terletak pada kurangnya dukungan anggaran dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Prabowo menjelaskan bahwa rencana anggaran pertahanannya tidak sepenuhnya disetujui oleh Sri Mulyani, yang mempengaruhi kebijakan pertahanan selama empat tahun kepemimpinannya.

Situasi ini diperparah oleh pandemi COVID-19, yang mengharuskan refocusing anggaran untuk penanganan krisis kesehatan.

“Pak Ganjar, saya sudah buat rencana. Tetapi yang menentukan termasuk menteri keuangan.

Dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang sudah menjadi menteri pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh covid selama dua tahun, di mana terjadi refocusing,” jelas Prabowo pada debat ketiga Capres, Minggu 8 Januari 2024.

Pada tahun 2020, anggaran pertahanan yang disetujui mencapai Rp131,18 triliun. Namun, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo memotong anggaran tersebut menjadi Rp122,44 triliun.

Krisis pandemi membutuhkan penyesuaian anggaran yang signifikan, termasuk di sektor pertahanan.

Berdasarkan Buku Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2021, terjadi realokasi dan refocusing anggaran pertahanan sebesar Rp383,75 miliar. Pada tahun 2021, anggaran pertahanan adalah Rp136,99 triliun, lebih sedikit dibandingkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selama masa pandemi, Kementerian Pertahanan diinstruksikan untuk membantu pengamanan pengadaan vaksin dan kampanye imunisasi nasional. Realokasi anggaran pertahanan terjadi dalam empat fase, dengan total Rp14,52 triliun, untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menyediakan keamanan sosial bagi masyarakat.

Meski menghadapi tantangan anggaran, pada periode 2019-2023, anggaran Kementerian Pertahanan mengalami pertumbuhan signifikan. Selain itu, alokasi anggaran untuk klaster perlindungan masyarakat termasuk bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan.

Kinerja Prabowo dalam mengelola anggaran pertahanan yang ketat menunjukkan komitmennya terhadap pertahanan nasional. Meski menghadapi pengurangan anggaran dan kebutuhan refocusing untuk penanganan pandemi, ia memastikan bahwa sektor pertahanan tetap mendapat perhatian yang layak.

Refocusing anggaran pertahanan yang dikelola Prabowo menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan dalam kebijakan pertahanan. Ia telah mengelola situasi sulit ini dengan cara yang memastikan bahwa kebutuhan kesejahteraan masyarakat dan keamanan nasional tetap terjaga.

Dinamika anggaran ini mencerminkan realitas yang dihadapi banyak negara dalam mengalokasikan sumber daya di tengah tantangan kesehatan global dan keamanan nasional.

Prabowo Subianto, dalam peranannya sebagai Menteri Pertahanan, telah menavigasi kompleksitas ini dengan menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan responsif terhadap kondisi darurat nasional.

Pos terkait