Sikapi Proses Berpolitik di Indonesia, Stafsus BPIP : Demokrasi Pancasila Wajib Jadi Norma Etis

IMG 20231026 WA0107

Jakarta – Etika politik harus diutamakan dalam upaya membangun dan menata bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar hukum, etika mencakup nilai-nilai moral yang menggerakkan perilaku politik, hal ini dinyatakan Staff Khusus BPIP Antonius Benny Susetyo pada acara Advance Training (LK III) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka – Banten yang diselenggarakan di Wisma Kementerian Agama Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2023.

Dalam acara bertajuk “Terbinanya Kader Pemimpin yang Mampu Menterjemahkan dan Mentransformasikan Pemikiran Konsepsional secara Profesional dalam Gerak Perubahan Sosial” ini, Benny memulai paparannya dengan menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi Barat maupun demokrasi Timur.

Bacaan Lainnya

“Dalam konteks Indonesia, kepentingan bersama adalah yang utama dan keputusan diambil melalui konsensus deliberatif. Di Indonesia, demokrasi didasarkan pada kepentingan umum, bukan hanya pada suara mayoritas atau minoritas.” ucap Benny.

“Prinsip musyawarah mufakat untuk mencapai konsensus diangkat sebagai norma hukum tertinggi. Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara Pancasila berfungsi sebagai norma hukum tertinggi, membimbing proses politik.” sambungnya.

Dan karenanya, Benny menilai bahwa sudah seharusnya Pancasila menjadi dasar beretika politik. Dia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan dalam praktek politik, dan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) seharusnya dihindari karena dapat merusak pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Doktor Ilmu Komunikasi Politik ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi etika berpolitik di Indonesia. Dia mencatat bagaimana perilaku buruk di media sosial mencerminkan ketidakadanya nilai etika. Kebersamaan dan keadilan dianggap terabaikan.

“Di masyarakat Indonesia sekarang ini, menjaga kerukunan dan keadilan dalam politik tidak menjadi prioritas. Politik semata-mata dipandang sebagai sarana memperoleh kekuasaan dan memuaskan nafsu terhadap perpecahan dan kekacauan.” tegasnya.

Padahal, Benny menyebutkan sebagai Warga Negara Indonesia yang ber-Pancasila sudah seharusnya kita memprioritaskan nilai ketuhanan, memiliki iman, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

“Diskriminasi, intoleransi, dan perbedaan suku, etnis, dan budaya harus dihindari.” pesannya.

Dalam menghadapi tahun politik di 2024 dengan dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada, Benny menyatakan bahwa perlu solusi lebih lanjut mengenai proses berpolitik yang tidak mengindahkan norma etis ini. Solusi itu antara lain adalah perlu kajian dan koreksi lebih lanjut tentang sistem politik Indonesia saat ini .

“Perubahan perlahan tetapi pasti perlu dilakukan jika sistem politik tidak sejalan dengan prinsip Pancasila. Peran elit politik sangat penting karena mereka adalah pembuat kebijakan dan penentu nasib negara dan Karenanya mereka harus memiliki kesadaran politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada keuntungan pribadi atau golongan.” tandasnya.

Benny menutup paparannya dalam acara yang dihadiri oleh para anggota HMI dari seluruh Indonesia tersebut dengan menggarisbawahi perlunya kajian lebih lanjut tentang sistem dan proses politik Indonesia saat ini, dengan keberanian untuk mengkoreksi ketidaksesuaian ketidaksesuaian yang terjadi dengan Pancasila. Benny memberikan dorongan bagi semua pemimpin dan pemuda Indonesia khususnya para peserta Diskusi untuk dapat memprioritaskan etika berpolitik dan nilai-nilai Pancasila dalam upaya memilih pemimpin di pesta demokrasi yang akan segera dilaksanakan di 2024 untuk lebih lanjut menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pos terkait