Gorontalo – Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gorontalo, Tomas Pohuwato dan perwakilan masyarakat penambang menggelar kegiatan diskusi untuk membahas tentang polemik yang terjadi di Kab. Pohuwato tentang pertambangan emas. Dimana beberapa hari yang lalu telah terjadi aksi unjuk rasa yang berimbas pada pengrusakan fasilitas perusahaan dan pembakaran kantor Bupati Pohuwato oleh kelompok massa pengunjuk rasa.
Persoalan ini bermula ketika penambang lokal menuntut supaya perusahaan mengembalikan lokasi warisan leluhur yang sudah digarap selama bertahun-tahun. Warga meminta perusahaan supaya menghentikan aktivitas penambangan, selain itu menuntut untuk menyelesaikan sengketa dan ganti rugi lahan yang sudah digarap. Adapun tuntutan yang diminta mayarakat penambang adalah :
1. Meminta kepada Bupati Pohuwato dan Kementerian ESDM untuk menghentikan aktivitas PT Merdeka Copper Gold.
2. Berikan ruang kepada Masyarakat Kab. Pohowato untuk melakukan aktivitas pertambangan pada semua kawasan di Kab. Pohuwato.
3. Meminta kepada Presiden RI dan Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda dan Kapolres yang diduga terlibat aktif dalam wilayah pertambangan sehingga menyebabkan Kab. Pohuwato tidak stabil secara ekonomi.
Saat ini Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gorontalo sangat menyayangkan ketidaktegasan Pemerintah khususnya Pemprov Gorontalo dalam menengahi permasalahan antara Masyarakat penambang di Pohuwato dengan pihak perusahaan terkait dengan ganti rugi lahan yang saat ini dikerjakan oleh masyarakat penambang serta besarnya nilai ganti rugi lahan yang dinilai tidak sesuai dengan harapannya masyarakat penambang.
“APRI memohon kehadiran Pemerintah untuk segera ikut membantu menyelesaikan polemik tersebut guna meminimalisir adanya aksi unjuk rasa susulan yang berujung anarkis melakukan perusakan kantor pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kantor Gubernur Gorontalo.” tuturnya.
