JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku heran ada rusuh di Pulau Rempang Batam.
Pasalnya, pemerintah dan masyarakat sebelumnya sudah membuat kesepakatan.
Hampir semua aspirasi warga didengar dan dipenuhi, termasuk pembangunan rumah dan penggantian lahan seluas 500 meter per keluarga.
Mahfud MD menduga ada provokator di balik rusuh warga dengan aparat.
“Ada provokatornya juga, buktinya delapan orang ditangkap,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Mahfud mengungkapkan, sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa pada 6 September 2023 akan diadakan relokasi di Pulau Rempang.
Kepada warga yang terimbas rekolasi diberikan tanah seluas 500 meter persegi untuk setiap keluarga.
Selain itu, dalam perjanjian disebutkan warga yang terkena relokasi akan dibangunkan rumah dengan tipe 45 dan diberi santunan sebesar Rp 120 juta untuk setiap kepala keluarga.
“Lalu diberi uang tunggu sebelum relokasi setiap kepala sebesar Rp 1.034.000.
Diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah masing-masing Rp 1 juta semuanya sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6,” ungkap Mahfud seperti dilansir Kompas.com.
“Rakyatnya yang hadir dalam pertemuan itusekitar 80 persen sudah setuju semua.
Nah, itu yang kemudian belum terinformasikan. Nah itu kan tidak pernah Anda beritakan bahwa mereka akan direlokasi ke daerah terdekat di dekat pantai, mendapat tanah 500 meter, jumlahnya 1.200 keluarga itu,” lanjutnya.
Menurut Mahfud, yang masuk dalam memorandum of understanding (MoU) antara masyarakat dengan pengelola tanah adalah tanah seluas 17.500 hektare.
Tanah tersebut sebelumnya sudah disepakati untuk dipakai sebagai lokasi investasi.
“Itu untuk pengembangan usaha sebesar 2.000 hektare dan 1.200 keluarga yang direlokasi dari situ diberi tadi ganti rugi.
Bahwa ada yang keberatan, tidak setuju atau apa ada yang memprovokasi atau apa iya,” ungkapnya.
“Oleh sebab itu saya berharap pada aparat penegak hukum, aparat keamanan supaya berhati-hati menangani ini supaya diberitahu bahwa sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah, pengembang, masyarakat sudah ada tanggal 6 September.
Lalu demonya meledak tanggal 7 sehingga ada 8 orang yang sekarang diamankan karena diduga memprovokasi dan diduga tidak punya kepentingan,” paparnya.
Sebelumnya, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis (7/9/2023).
Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4.
Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang.
Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau rencananya akan direlokasi oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Relokasi sendiri dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang.
Pulau Rempang rencananya akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City.
Namun, dengan adanya pembangunan tersebut, menculnya banyak polemik hingga kerusuhan dilokasi itu.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku ikut membahas terkait polemik tersebut.
“Ya saya ikut membahas di awal dan saat dilaporkan tentunya keadaan sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
Dan saya diminta untuk menyiapkan pariwisata-pariwisata yang berbasis pariwisata hijau Green Tourism, bisa menciptakan lapangan kerja” kata Sandiaga Uno saat ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023).
Kemudian, Sandiaga Uno pun menyatakan turut prihatin atas kejadian polemik tersebut.
“Tentunya saat melihat banyak video-video yang beredar tentu kita prihatin, kita saling mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintahan untuk berlaku secara penuh rasa kasih sayang masyarakat kita sendiri,” ujar Sandiaga Uno.
“Karena ini untuk kebaikan pulau rempang, pulau rempang ini nantinya akan jadi Pusat ekonomi industri hijau, artinya kita mendukung menciptakan lapangan kerja investasi,” lanjut Sandiaga.
Kemudian, Sandiaga juga menyatakan, jika warga ingin mengajukan kerugian itu bisa, dengan mekanisme yang nantinya disediakan.
“Hak-hak masyarakat juga sesuai hukum perlu dilindungi, misal harus ada ganti rugi ya disesuaikan dulu, misal ada uang ke rohiman walaupun secara legalitas berhak itu nanti sisosialisasikan,” kata Sandiaga Uno.
Selain itu, saat ditanya apakah pemerintah tidak melakukan evaluasi terkait pendekatan kepada warga yang membuat polemik tersebut.
Sandiaga pun menyatakan, bahwa dirinya menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ahli.
“Yang ahli ini sebenarnya Jokowi, Jokowi kan di solo sudah menerapkan sampai 70 kali mangajak para UMKM itu untuk berdialog dan nemerima relokasi, ini juga kami lakukan saat di Jakarta,” kata Sandiaga Uno.
“Jadi sebetulnya itulah kearifan pemerintah daerah setempat pemerintah lokal, untuk mengajak warganya berdialog untuk kepentingan dan kemaslahatan secara umum,” kata Sandiaga Uno.
Sumber : Tribunnews
