Jakarta – Jelang perhelatan akbar pesta demokrasi, pemilu 2024, gerakan People Power muncul dibeberapa daerah. Secara terang-terangan, ajakan people power itu muncul melalui spanduk yang dipasang dibeberapa titik.
Menjelang aksi unjuk rasa people power serentak di Jakarta, Jum’at (7/7). Sejumlah spanduk ajakan people power bertebaran di sejumlah titik di Jakarta. Diantaranya terlihat di depan Masjid Cut Mutia, Tugu Proklamasi dan tempat fasilitas umum seperti halte busway dan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jakarta Pusat. Spanduk tersebut bertuliskan diantaranya Koalisi People Power Indonesia (KPPI) menuju Negeri Khilafah di bawah AB dan Ganti Rezim Ganti Sistem Khilafah.
Rencana aksi unjuk rasa ajakan melaksanakan people power tampaknya tidak akan berlangsung mulus. Karena di Jakarta juga terdapat Spanduk penolakan bermunculan. Bahkan penolakan akan adanya aksi people power dilakukan oleh sejumlah kelompok dengan memasang sejumlah spanduk di berbagai tempat, seperti di Halte Busway Pramuka, Halte Busway Utan Kayu, Halte Busway Capitol Salemba dan sejumlah jalan protokol.
Maka dari itu, karena melihat justru dengan adanya upaya penggerakan sejumlah masyarakat tersebut justru hanya akan memunculkan sebuah kegaduhan dan tidak membawa dampak positif apapun kepada rakyat, maka Koalisi Masyarakat Jakarta Maju dan Makmur langsung dengan sangat tegas menolak adanya rencana Aksi People Power itu dari kelompok KPPI.
Di sisi lain, masyarakat sendiri saat ini sedang banyak mengalami permasalahan, utamanya mereka sedang dihadapkan pada situasi sosial dan ekonomi yang kini masih tidak menentu akibat adanya ketidakpastian ekonomi global semenjak ancaman krisis, inflasi hingga stagflasi di dunia semenjak tahun 2023.
Justru apabila ketika masyarakat sendiri tengah dihadapkan pada situasi yang serba sulit tersebut, namun malah ditambah dengan adanya aksi-aksi yang sama sekali tidak jelas dan tidak memberikan dampak manfaat yang positif untuk rakyat, maka hendaknya hal-hal demikian sama sekali tidak perlu dilakukan.
Terlebih, pada saat-saat seperti ini, yang mana semakin mendekati dan menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik melalui adanya gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang. Hendaknya justru pelaksanaan sirkulasi kepemimpinan di Indonesia setiap 5 (lima) tahunan itu bisa disambut dengan marak dan antusiasme tinggi, penuh dengan hal-hal positif.
Bukan hanya itu saja, namun ajakan-ajakan dalam gerakan Aksi People Power tersebut juga memiliki nada yang provokatif dan juga akan sangat rawan untuk terjadinya pecah belah keutuhan masyarakat di NKRI. Dengan adanya seruan ajakan tersebut, apalagi sampai pada penolakan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang dengan menggunakan pengerahan sejumlah massa kekuatan rakyat, maka merupakan sebuah momok yang harus bisa diantisipasi dan diwaspadai dengan serius oleh banyak daerah.
Maka dari itu, untuk semua pihak, termasuk juga para tokoh ulama dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah hendaknya mampu untuk bisa terus menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah untuk termakan adanya isu dan juga sebuah provokasi seperti hal-hal demikian yang mengatasnamakan people power.
Karena menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 justru hendaknya masyarakat bisa untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan mereka, bukan malah terpecah belah. Banyaknya ajakan yang berpotensi untuk memecah belah seperti Aksi People Power menjelang pesta demokrasi memang harus ditolak dengan tegas oleh masyarakat, seluruh ormas dan para aktivis lintas agama.