JAKARTA – Studi Demokrasi Rakyat (SDR) memberikan kritikan tajam terhadap revisi UU TNI yang selama ini mendapatkan tanggapan dan penolakan berbagai pihak.
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto menilai bahwa revisi UU TNI yang saat ini menjadi polemik diruang publik akan menjadi zombie baru.
“Revisi UU TNI ini, jika terjadi akan jadi zombie baru. Apalagi kalau dia dipaksakan, jangan sampai revisi undang-undang TNI yang menimbulkan zombie baru,” tegas Hari Purwanto, hari ini.
Menurutnya, belum adanya kebutuhan dan belum adanya urgensi saat ini, sehingga revisi UU TNI ini bisa menjadi persoalan.
“Apakah revisi undang-undang TNI jika keluar bisa mengembalikan prajurit TNI yang mati di Papua sana ketika berjibaku dengan OPM, apakah dengan adanya revisi undang-undang TNI bisa memberikan kesejahteraan buat para prajurit. Gak ada pasal-pasal Revisi UU TNI menjadi prioritas dua hal itu,” tuturnya lagi.
Dikatakannya, revisi UU TNI memang sangat perlu dicermati oleh publik tanah air, jangan sampai nantinya kebablasan dan akhirnya menjadi zombie baru.
“Jangan sampai Revisi UU TNI kebablasan yang bisa jadi zombie baru,” ucapnya lagi.
Kata dia, salah satu yang sangat mendesak adanya revisi UU TNI yang mendapatkan sorotan adalah bagaimana kewenangan Presiden sendiri juga dihapuskan, yang kedua ada kewenangan mobilisasi yang bisa dilakukan oleh Panglima TNI tanpa harus berkoordinasi terlebih dahulu.
Dan yang paling sangat menjadi persoalan adalah bagaimana koordinasi anggaran ini tidak lagi melalui Kemhan tapi TNI bisa langsung meminta kepada kementerian keuangan.
“Ini sangat tidak korelatif kalau dilakukan pula terjadi revisi undang-undang TNI saat ini,” jelasnya.
