KMI Ajak Semua Stakeholders Kerja Sama Sukseskan Pemilu 2024

Jakarta, Redaksikota.com – Ketua Komite Mahasiswa Indonesia (KMI), Syamsul Patria menyatakan mendukung penuh penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang.

Syamsul patria pun mendorong agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik, jujur, adil dan kondusif, sesuai dengan asaz demokrasi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ataupun UU Pemilu.

Dia lantas menyinggung penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu. Dimana saat itu, pemilu syarat dengan perpecahan dan konflik vertikal serta horizontal yang terjadi di hampir seluruh wilayah, baik itu dari kalangan bawah hingga kalangan atas.

“Kemudian hari ini kita kembali diperhadapkan dengan kontestasi pemilu 2024, kita tentu tidak menginginkan hal serupa terjadi,” kata Syamsul kepada wartawan, Kamis (25/5).

Komite Mahasiswa Indonesia tentunya mempunyai pandangan bahwa untuk mewujudkan pemilu jujur, adil dan kondusif adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif di tengah lingkungan sosial masyarakat lewat agenda-agenda yang sifatnya penyuluhan terkait pemilu damai.

Sebagai organisasi kepemudaan, KMI yang dinahkodai Syamsul mendorong seluruh pemuda di Tanah Air untuk turut aktif terlibat dalam mewujudkan pemilu damai. Sebab menurut Syamsul peran pemuda dengan pemikirannya yang fresh sangat lah vital bagi berlangsungnya Pemilu 2024.

“Keterwakilan pemuda sangat penting dalam menyusun strategi guna merangkul seluruh elemen yang berpotensi melakukan tindakan di luar dari aturan main pemilu, ataupun UU Pemilu itu sendiri,” jelasnya.

Syamsul juga mengingatkan perihal potensi konflik seperti politisasi identitas, hoaks dan lain-lain sangat terbuka luas, seiring dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk cerdas dalam memanfaatkan platform-platform media sosial.

“Komite Mahasiswa Indonesia menghimbau seluruh pihak termasuk masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk cerdas bermedia sosial, karena arus hoaks paling kencang ada di media sosial, yang tentunya susah untuk dilawan,”

“Kalangan masyarakat harus teliti dalam memeriksa kebenaran dari informasi yang berkembang di media sosial,” imbuhnya.

Tak hanya masyarakat, pemerintah juga menurutnya harus turut aktif dalam mewujudkan Pemilu yang damai, salah satunya dengan meng-counter berbagai potensi hoaks yang ada.

“Butuh partisipasi dari semua pihak tentunya untuk mewujudkan pemilu yang damai agar terhindar dari segala hal-hal negatif yang dapat merusak marwah dari penyelenggaraan pemilu 2024,” pesannya.

Syamsul menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang coba untuk mengganggu kestabilan pemilu lewat mengembangkan hoaks ataupun fitnah di tengah sosial masyarakat.

“Kami generasi muda akan merangkul semua elemen untuk bahu membahu dalam menyukseskan serta menghalau setiap kelompok dan golongan yang tidak pro terhadap berjalannya pemilu damai,” tegasnya.

Selain itu, Syamsul juga mendorong penyelenggara pemilu yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga terkait untuk lebih solid dalam menciptakan situasi aman, damai serta kondusif.

“Jangan sampai antar lembaga penyelenggara pemilu terjadi konflik internal yang menyebabkan ketidakstabilan pemilu,” harapnya.

“Kemudian hal yang lebih penting adalah memberikan sanksi yang tegas kepada setiap kelompok ataupun golongan yang coba membuat gaduh di tengah penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang,” sambungnya.

Lebih dalam, Komite Mahasiswa Indonesia berharap seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk lebih aktif berpartisipasi dalam membantu penyelenggara pemilu guna mengawasi pemilu agar tidak terjadi kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pemilu.

Tak cuma itu, KMI juga berharap mahasiswa dapat menciptakan sebuah lembaga survey. Menurutnya, hal itu penting untuk dilakukan sebagai perbandingan lembaga survey lain yang mungkin saja berujung pada potensi kecurangan.

“Karena ada beberapa hasil survey yang notabane-nya dilakukan oleh beberapa lembaga sering kali bermuara pada capres tertentu, serta condong tendensius,” pungkasnya.

Pos terkait