Usai Kritik Jokowi, BEM UI Kena Sindir Pedas Partai Garuda : Miskin Literasi Sepertinya, Butuh Pendidikan Politik!

Jakarta – Kritik BEM UI yang menyebut Presiden Joko Widodo ‘milik Parpol, bukan milik rakyat’, direspons oleh Partai Garuda. Jubir Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan Jokowi sebagai kepala negara merupakan pemegang amanat Undang-undang Dasar (UUD) dan bukan milik siapa pun.

“BEM UI menyatakan bahwa Jokowi milik parpol bukan milik rakyat. Mereka menuduh Jokowi lebih mementingkan aspirasi partai politik. Sangat disayangkan, BEM UI sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan pernyataannya itu. Maka berdasarkan perintah UU Partai Politik, kami wajib memberikan pendidikan politik, meluruskan sesuatu yang keliru,” kata Jubir Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5/2023).

Bacaan Lainnya

Respons pertama, Teddy menerangkan bahwa aspirasi rakyat itu diwakilkan melalui partai politik. Ia mengatakan, yang bisa membuktikan mewakili rakyat dan bisa klaim secara hukum hanya Partai Politik. Ia menekankan Pemilu Legislatif itu adalah ajang rakyat menitipkan suaranya ke Partai Politik.

“Kedua, Calon Presiden itu ditentukan oleh partai politik sebagai perwakilan rakyat. Setelah ada calon Presiden yang ditentukan oleh partai politik, rakyat tinggal memilih satu dari beberapa calon yang ditentukan partai. Jadi yang menentukan calon itu partai politik, bukan yang lainnya,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Garuda itu.

Lebih lanjut, poin ketiga, Teddy menjelaskan bahwa Presiden bersumpah dihadapan MPR atau DPR dan juga dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya hanya oleh MPR atas usul DPR yang notabene diisi perwakilan dari partai politik.

“Keempat, berdasarkan sumpah Presiden, Presiden itu memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi tidak ada dalam sumpah presiden itu dia milik siapa,” tutur Teddy.

“Maka ketika menuduh dan mempertanyakan Jokowi milik rakyat atau partai politik, tentu ini pertanyaan yang sangat miskin literasi dan pengetahuan, karena Jokowi bukan milik siapapun, tapi Jokowi memegang amanat UUD dan menjalankan UU, jadi tidak ada milik-milikan. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan dan juga bisa meluruskan sesuatu yang keliru,” pungkasnya.

Pos terkait