Aksi Edukasi, FGD Tokoh Muda Papua Kupas Tuntas Strategi Percepatan Pembangunan di Papua

IMG 20221214 WA0022

JAKARTA – Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan di Papua, Pemuda / aktivis Papua DKI Jakarta, melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Percepatan Pembangunan Di Tanah Papua”, aksi tersebut dengan maksud memberikan edukasi positif kepada warga Papua yang ada di DKI Jakarta terutama mahasiswa yang sedang menjalani studi di Jakarta.

Hal ini untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah RI, demi terciptanya situasi aman, damai dan tanpa permusuhan serta kebencian. Diskusi dilaksanakan di kopiah emas cafe, Kamis (08/12/2022). Sementara itu dalam diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yakni Tokoh Pemuda Papua Albert Ali Wangay Kabiay, DPP KNPI asal papua Arman Aso, Akademisi Universitas Cendrawasih Marinus Yaung, dihadiri 50 peserta yang terdiri dari para mahasiswa dan pelajar Papua.

Bacaan Lainnya

Dalam pemaparannya narasumber Albert Ali Wangay Kabiay selaku tokoh pemuda Papua dan ketua Gerakan Rakyat Cinta NKRI Provinsi Papua (GERCIN) menyampaikan bahwa Ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia juga berbicara Strategi Percepatan Pembangunan Papua, dimana pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dengan dikeluarkanya Undang – undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya perubahan UU Otsus ini menjadikan pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi lebih baik. Dengan adanya perubahan Otsus ini memberikan dampak yang baik bagi pendidikan, kesehatan, tata kelola serta pembangunan SDM dan Infrastruktur di Papua. Sehingga Papua bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

“Oleh karenanya DOB Papua merupakan jalan utama untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan luasnya cakupan wilayah Papua dengan kondisi geografi yang menantang namun dipenuhi sumber daya alam yang besar sebagai modal pembangunan nantinya.” tandasnya.

Ia juga mengingatkan ke semua generasi muda Papua, agar fokus belajar, mempersiapkan diri karena harus kita sadari hari ini, di tanah Papua sudah ada 6 (enam) Provinsi, jangan terus terprovokasi dan terlibat dalam demonstrasi yang tidak berguna, tidak bermanfaat, kemudian juga bisa merugikan kita sendiri.

Narasumber berikutnya yaitu Arman Aso sebagai perwakilan DPP KNPI asal Papua yang menyampaikan bahwa Pembentukan Propinsi baru di Papua telah berlangsung dengan baik oleh pemerintah pusat dan DPR RI, nampak pula sumber daya manusia asli papua (OAP) telah menduduki jabatan strategis dan juga penjabat Gubernur propinsi yang baru.

“Namun semua ini sebagai generasi muda mahasiswa harus melakukan kontrol dengan baik agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik dan menyentuh sampai kedaerah daerah pedalaman. Bila perlu kita generasi muda juga memberi masukan secara sistematis dan berkala kepada Pemerintah Pusat terkait capaian dan hambatan dalam pembangunanannya. Kondisi ini agar Pemerintah pusat lebih fokus dan terarah dalam membangun dan sejahterakan masyarakat Papua. Dirinya berharap dengan adanya keinginan pemerintah yang serius dalam mendukung pembangunan di Papua, harus diimbangi dengan peran pemuda sehingga kebijakan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan optimal.” bebernya.

Menurutnya tidak menampik adanya pro – kontra di tengah masyarakat terkait pemekaran itu sendiri, menurutnya di era demokrasi seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat wajar dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

“AMP memiliki peran dan tugas strategis untuk mengawal seluruh program pemerintah yang diatur dalam Undang – Undang, selain itu juga untuk mengurai ketegangan di tengah – tengah masyarakat.” pungkas dia.

Narasumber selanjutnya adalah Marinus Yaung yang menjadi Akademisi di Universitas Cendrawasih. Ia berbicara masalah percepatan pembanguan di Papua terdapat dua hal yang perlu diperhatikan.

“Yang pertama adalah “modal” dan yang kedua adalah SDM atau kesiapan. Percepatan pembangunan Papua dapat kita lihat melalui dua hal, yakni modal dan manusianya. Modal diartikan sebagai kebijakan dan regulasi yang telah diberikan kepada Papua. Hal ini telah diberikan Pemerintah pusat dalam hal Otsus. Sehingga poin kedua yakni terkait kesiapan manusia SDM menjadi subjek utama dalam mendukung percepatan pembanguan di Papua.” tukasnya.

Selain itu Marinus menyampaikan bahwa untuk mempercepat pembangunan di Papua negara telah menerbitkan pasal terkait pemekaran Papua. Hal tersebut untuk menjawab masalah pemerataan sosial.

“Karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan sosial dapat menjadi akar masalah dan konflik.” sambungnya.

Dalam penutupnya Marinus menyampaikan bahwa DOB menjadi salah satu langkah dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua.

“Adapun tujuan pemerintah dalam membentuk DOB yakni untuk pemerataan sosial, percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia Papua. Sehingga yang kaya tidak hanya orang kota dan yang pelosok tertinggal.” pungkas dia.

Marinus Yaung bersama tokoh papua lainnya mendukung pemerintah terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua. Adapun wilayah tersebut, DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Selama ini yang masyarakat tuntut adalah Kabupaten, tetapi yang muncul Provinsi, masyarakat merasa berterima kasih karena kalau Provinsi muncul, berarti Kabupaten juga muncul. Pemerintah Pusat telah berbuat yang terbaik untuk Papua.

DOB menjadi salah satu langkah dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua, adapun tujuan pemerintah dalam membentuk DOB adalah untuk pemerataan sosial, percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Papua, sehingga yang kaya tidak hanya orang kota dan yang pelosok tertinggal.

Marinus Yaung juga menilai pemerintah dan seluruh aparatur negara baik TNI & Polri agar sekiranya mengambil sikap tegas terhadap oknum – oknum yang memiliki kepentingan pribadi diluar dari kepentingan NKRI, jangan sampai masyarakat terprovokasi akan hal itu.

Dalam akhir Focus Group Discussion (FGD) tersebut telah disepakati berupa himbauan kepada segenap masyarakat Papua, Lembaga Adat, para Pemuda dan Mahasiswa dan organisasi kepemudaan lainnya untuk bersatu padu memberikan support yang positip kepada Pemerintah terhadap Propinsi yang baru (DOB) di Papua untuk membangun daerah bagi meningkatkan sumber daya manusia Papua dan pembangunan serta kesejahteraan dalam bingkai NKRI.

Pos terkait