PRMB Desak Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Penyaluran BLT, Sekaligus Apresiasi Polri Soal Kasus Ferdy Sambo

Bandung – Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) mendesak Pemerintahan Jokowi agar membentuk suatu tim pengawas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) agar tidak ada lagi praktek korupsi seperti anggaran covid19.

“Kami ingin memastikan dan mengawasi agar penggunaan bersudsidi tepat sasaran,” tegas Koordinator PRMB Angga, hari ini.

Selain itu, kata Angga, pihaknya menyerukan untuk mengawasi dan menindak tegas penggunaan BBM oleh kendaraan mewah. Selain itu, kata dia, Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar penggunaan BBM bersubsidi jika benar-benar berpihak pada rakyat.

“Kami juga mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus Sambo dengan cepat dan tepat. Dan kami pastikan tidak ikut turun dalam aksi demo terkait kenaikan BBM,” jelasnya.

Dia menjelaskan Pemerintah khususnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi per 3 September 2022. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang dipicu oleh semakin besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM barangkali perlu ditinjau kembali.

“Sejak keputusan 3 September itu banyak sekali mahasiswa yang berbondong-bondong untuk menyuarakan aksi dijalanan, untuk mengembalikan harga BBM. Disisi lain kami melihat saat disahkannya penurunan subsidi ini ada yang lebih fundamental yaitu program pemerintah dalam menaggulangi pemerataan subsidi dengan pemberian bantuan lansung tunai (BLT),” ujarnya.

Dimana, kata mereka, anggaran BLT ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat disaat subsidi bbm diturunkan, yang dalam pelaksanaannya pemerintah tidak main main dengan mengeluarkan anggaran sebesar 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai September. Selain itu, kata dia, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yg di berikan sebesar 600 ribu.

“Namun sudah tidak aneh lagi di Negara kita tercinta ini bahwa dalam penerapan program pemerintah yang sudah baik masih saja dikelola dengan tidak baik dengan contoh anggaran Covidd-19. Menurut kami adanya praktek korupsi ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan yang begitu ketat oleh pemerintah sehingga adanya celah untuk para oknum untuk bermain dan membuat BLT tidak tepat sasaran),” ucap Angga lagi.

Selain itu, lanjutnya, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan BBM pertalaite dari harga awal Rp.7.500 menjadi Rp.10.000 perliter, kemudian harga pertamax dari Rp.12.500 menjadi 14.500 perliter untuk wilayah pulau jawa, dan harga BBM yang lainnya pun ikut naik. Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat dan terutama masyarakat pekerja, unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak ini pun terjadi dari berbagai daerah,namun praktek kenaikan harga BBM di jalankan oleh SPBU di seluruh Indonesia.

“Dengan banyaknya fungsi pengawasan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah. Kami mengkaji bahwa pihak kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam pengawasan ini. Dimana polisi adalah garis terdepan dalam fungsi keamanan rakyat saat ini. Namun kami melihat saat ini kepolisian sedangan di uji dengan masalah yang ada di tumbuh polri yang dikhawatirkan akan mengganggu dalam pengawasan program pemerintah dari para oknum oknum yang bermain. Maka dari itu kami mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kasus Sambo dengan cepat dan tepat sehingga bisa focus untuk mengawasi program BLT hingga tepat sasaran,” pungkasnya.