Redaksikota.com – Rencana pemerintah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tampaknya terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Mulai dari kelompok sipil, organisasi non pemerintah (NGO) hingga pemerintah daerah.
Kali ini, dukungan tersebut datang dari generasi muda dan pengusaha yang notabane kalangan milenial. Mereka menilai bahwa pembangunan IKN merupakan upaya yang positif dari pemerintah untuk membuka peluang besar agar para pemuda dan mahasiswa berkembang, khususnya di dalam memajukan Indonesia ke depannya.
“HIPMI menilai dan mengapresiasi positif IKN, karena pembangunan IKN pasti berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim,” kata ketua Himpinan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Timur (HIPMI Kaltim), Bakri Hadi saat ditemui di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (22/6).
Bahkan untuk menyambut IKN tersebut, pihaknya ingin sekali mencetak generasi muda yang lebih memiliki daya juang dan daya saing tinggi. Softskill hingga hardskill perlu dipersiapkan secara matang kepada generasi muda Indonesia, sehingga mereka bisa berkompetisi dengan berbagai pemuda lainnya dalam upaya membangun Indonesia dan Kalimantan pada khususnya.
“Persaingan dunia usaha di kalangan pengusaha lokal dan nasional saat ini sangat ketat dalam menyambut pembangunan IKN. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan langkah-langkah pengusaha, letak keahlian bisnisnya dimana,” ujarnya.
Dalam menjaga persaingan sehat dan menjadikan daya bangun yang lebih baik di dalam proyek IKN Nusantara itu, Bakri mengharapkan agar Badan Otorita IKN Nusantara membuat aturan yang baik, salah satunya adalah siapapun kontraktor yang akan bermitra di dalam proyek pembangunan IKN tersebut, setidak-tidaknya harus memiliki kantor cabang di Kalimantan Timur.
“Pemerintah atau Badan Otorita IKN, juga perlu membuat aturan, bagi kontraktor luar Kaltim, harus punya cabang dan perwakilan. Atau dibuatkan aturan juga untuk Rp 50 M ke bawah akan dikerjakan pengusaha lokal, ini sangat proporsional,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, ketua HIPMI Kutai Kartanegara Jumadil Anwar juga memberikan respon yang sangat positif bahwa IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) adalah sebuah upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan secara nasional, bukan jawa sentris yang selama ini terjadi.
“Keberadaan IKN di PPU dan Kukar merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di Kaltim dan luar Jawa, ini tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian lokal, karena yang pindah bukan bangunan saja, tapi ribuan orangnya juga ikut pindah ke Kaltim,” kata Anwar.
Dengan demikian, pelibatan pengusaha lokal oleh Badan Otorita IKN juga sangat penting. Jangan sampai proyek pembangunan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN maupun perusahaan kontraktor swasta besar lainnya, sehingga pengusaha lokal tersebut merasa terpanggil dan terakomodir untuk bersama-sama membangun Kalimantan dan IKN di tanah Borneo.
“Jadi pengusaha lokal sangat memiliki peluang atau prospek yang bagus dalam berbisnis di segala bidang dari berpindahnya IKN di Kaltim,” tuturnya.
Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa HIPMI memiliki tugas besar untuk mengubah pola fikir mahasiswa dan siswa saat ini agar tidak melulu berorientasi menjadi ASN, akan tetapi bagaimana mereka mampu memanfaatkan dan menglolah peluang yang ada agar mereka berfikir menjadi pengusaha yang sukses.
“Apalagi IKN sangat prospektif sekali, sehingga memberi andil bermunculan-munculan pengusaha baru,” tandas Anwar.
Misalnya untuk kebutuhan pangan, Anwar menilai sebaiknya pemerintah pusat bisa mengeluarkan kebijakan agar semuanya bisa dipenuhi oleh pengusaha lokal saja. Bahkan ada juga sub kegiatan infrastruktur yang dapat dikerjakan oleh pengusaha lokal, seperti pengadaan batu dan sebagainya.
Tidak hanya itu, ia juga menyebut bahwa HIPMI Kukar pun ikut mendorong para mahasiswa dan siswa untuk melek tentang apa itu IKN, yang terpenting nantinya mereka jangan sampai hanya jadi penonton di tengah pembangunan IKN, akan tetapi bisa menjadikannya sebagai motivasi diri.
“Sebetulnya IKN adalah bonus yang harus dinikmati, bukan ancaman yang harus dihindari. Untuk menikmatinya, harus bermitra dengan BUMN, pemerintah atau pengambil kebijakan IKN,” paparnya.